Sejumlah Ormas di Daerah Akan Dibubarkan

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengisyaratkan akan ada lagi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang akan dibubarkan setelah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ormas tersebut adalah beberapa ormas kecil dan berada di daerah.

"Iya, memang ada beberapa ormas kecil di tingkat provinsi yang akan dibubarkan," kata Tjahjo seusai menghadiri pertandingan bola voli dalam rangka HUT Kemerdekaan RI yang ke-72, di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (11/8). Ketika diminta menyebut nama-nama ormas yang akan dibubarkan, Tjahjo masih enggan menyebutkan.

"Skupnya provinsi. Saya belum bisa sebutkan," ujarnya. Kemendagri sendiri, lanjut Tjahjo, sudah melakukan penelahaan. Hasil penelahaan telah di-sharing dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian, dan Kejaksaan. Nantinya bila sudah final dan telah dilaporkan ke Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, bakal diumumkan ke publik.

"Nanti hasilnya kita laporkan pada Menko Polhukam. Harus dilihat dulu bukti kesaksiannya, rekaman video, suara, gambar, yang membuktikan bahwa dia anti-Pancasila atau ideologi lain atau aktivitasaktivitas yang tidak sesuai Pancasila," tuturnya. Ormas tersebut, kata Tjahjo, meski skupnya provinsi, tapi pergerakannya lintas provinsi.

Bahkan, mereka sudah beroperasi di hampir lima provinsi. Saat ditanya berapa jumlahnya, Tjahjo enggan membeberkannya. "Kemungkinan di bawah lima. Dia punya gerakan di lebih dari 4-5 provinsi di Jawa," tambahnya. Kendati sekalanya kecil, kata Tjahjo, pemerintah harus cermat dan hati-hati sebelum memutuskan. Diperlukan bukti kuat dan klarifikasi.

Pembangunan Perbatasan

Dalam kesempatan itu, Tjahjo juga mengatakan bahwa selama ini daerah perbatasan belum mendapatkan perhatian yang optimal dari pemerintah pusat. Karena itu, dalam dua tahun masa pemerintahan Jokowi, pembangunan di perbatasan akan digenjot. Pembangunan perbatasan, kataTjahjo, tidak bisa diserahkan atau ditangani oleh pemerintah pusat sendiri, harus melibatkan pemerintah daerah setempat.

Menurutnya, masih ada sejumlah problem perbatasan yang belum selesai, khususnya soal tapal batas dengan negara tetangga. "Problem perbatasan yang belum selesai, di antaranya dengan Timor Leste, Papua Nugini, terbanyak dengan Malaysia mulai dari Entikong, Sanggau, sampai Sebatik dan Nunukan," paparnya.

ags/E-3