Segera Benahi Tata Kelola Beras

» Bantuan ke petani harus dioptimalkan, termasuk penyerapan gabah petani oleh Bulog.

» Harga Pembelian Pemerintah untuk GKG di beberapa tempat turun dari 4.200 per kg.

JAKARTA - Setelah membatalkan rencana impor beras pekan lalu, pemerintah diminta mengambil langkah selanjutnya dengan membenahi tata kelola pangan, khususnya beras, agar sistemnya berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.

Demikian harapan anggota Komisi IV DPR, I Made Urip, dan anggota Komisi VI DPR, Evita Nursanty, dalam keterangan tertulis yang disampaikan secara terpisah di Jakarta, Minggu (21/3).

Urip mengatakan pemerintah harus segera memperbaiki tata kelola beras dari hulu hingga ke hilir untuk mendorong kedaulatan pangan. Di hulu, perlu mengoptimalkan bantuan kepada petani, seperti mesin pengering hingga penyerapan gabah petani dari Bulog agar memberikan kepastian dan nilai ekonomi bagi petani.

Sedangkan di hilir, dia meminta agar sirkulasi beras di gudang Bulog berjalan karena kondisi saat ini beras menumpuk. Penyebabnya, karena program sosial sudah diubah menjadi bantuan pangan nontunai.

Dia mendorong agar beras yang menumpuk di gudang Bulog dikeluarkan dan dioptimalkan untuk beras kesejahteraan rakyat yang terdampak Covid-19. "Kalau sekarang importasi lagi, di mana ditaruh? Beras itu kan harus dipelihara, maintenance dijaga betul supaya berkualitas, tidak busuk dan berkutu," kata Urip.

Apalagi, saat ini musim panen sehingga produktivitas petani sedang surplus. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan potensi produksi beras periode Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton.

Jumlah tersebut meningkat 3,08 juta ton atau 26,84 persen dibandingkan dengan produksi beras pada subround yang sama pada 2020 sebesar 11,46 juta ton. Sementara itu, berdasarkan data Bulog yang diolah Badan Ketahanan Pangan pada 7 Maret 2021, stok beras Bulog sebesar 869.151 ton. Stok tersebut terdiri dari stok komersial sebesar 25.828 ton dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 843.647 ton.

Sementara itu, Evita Nursanty mengatakan setelah membatalkan impor, pemerintah sebaiknya fokus pada pengamanan harga gabah dan beras di tingkat petani dengan menyerap sebanyak-banyaknya di wilayah yang sudah memasuki musim panen raya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020, seharusnya Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sebesar 4.200 rupiah per kg, namun di sejumlah provinsi sentra beras, HPP turun hingga mencapai 3.200-3.500 rupiah per kg.

Hajat Hidup

Dalam kesempatan terpisah, Pengamat Pertanian dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN)Veteran Jawa Timur, Surabaya, Zainal Abidin, mengatakan pemerintah perlu memperbaiki tata kelola beras untuk mendorong kedaulatan pangan dalam negeri.

"Pertanian adalah masalah mendasar yang melibatkan hajat hidup orang banyak, sehingga bila tata kelolanya lemah, otomatis perekonomian ikut terpengaruh," kata Zainal.

Sebab itu, dia berharap data produksi pertanian nasional harus dapat diandalkan agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan sendiri. "Kita jangan sebentar-sebentar impor, harus ada kebijakan mendasar untuk membangkitkan lagi dunia tani. Keberlangsungan hidup para petani sangat bergantung pada keberpihakan pemerintah," pungkasnya.

Sementara itu, dalam kunjungan kerja Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, di Maros, Sulawesi Selatan, juga untuk memastikan Bulog terus menyerap gabah hasil panen raya di wilayah tersebut sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan terutama menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri.

Pimpinan Perum Bulog, Sulselbar, Eko Pranoto, mengatakan sebagai off taker hasil panen petani, sampai saat ini pihaknya telah menyerap hasil panen petani 34 ribu ton setara beras atau sebesar 11,27 persen dari target tahun 2021 sebanyak 303.000 ton atau 97 persen dari target triwulan I sebesar 35 ribu ton. n SB/ers/E-9