Sedikitnya 50 Orang Tewas Usai Serangan Udara Hantam Konser di Myanmar

Sedikitnya 50 orang dilaporkan tewas setelah serangan udara menyasar sebuah konser yang diadakan oleh kelompok etnis minoritas dalam konflik dengan militer yang berkuasa di Myanmar.

Media lokal menuturkan, serangan itu terjadi saat para seniman tampil di atas panggung sebagai bagian dari peringatan 62 tahun berdirinya Kachin Independence Organization (KIO) pada Senin (24/10).

Berbicara kepada Reuters, seorang saksi mengatakan melihat tiga pesawat militer melakukan serangan itu. Namun, media Inggris itu belum bisa memverifikasi jumlah tersebut. Begitu juga dengan jumlah korban tewas yang masih simpang siur. BBC Burma melaporkan 50 orang tewas, sementara situs berita Irrawaddy menyebutkan jumlah korban tewas sekitar 100.

Namun, yang pasti serangan itu telah menewaskan warga sipil, penyanyi lokal, dan perwira Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA). Sementara, orang yang terluka dikabarkan tidak diizinkan meninggalkan daerah itu oleh militer. Wilayah itu ditutup dengan pos pemeriksaan di sekitar desa.

Sebagai informasi, KIO merupakan kelompok itu merupakan kelompok separatis kuat yang berbasis di Myanmar, yang telah melawan militer Myanmar selama beberapa dekade dan mendukung perlawanan terhadap kudeta militer Februari lalu.

Mengutip Al Jazeera, sejak kudeta, konflik terbuka kembali menguat antara tentara Myanmar dan KIA, yang telah berjuang merebutkan otonomi yang lebih besar bagi rakyat Kachin selama enam dekade dan telah menyuarakan dukungan untuk perlawanan anti-junta.

"Ini adalah tindakan yang sangat jahat yang juga dapat dianggap sebagai kejahatan perang," katanya Juru bicara KIA, Naw Bu.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Myanmar mengatakan sangat prihatin dan sedih dengan laporan serangan itu.

"Apa yang tampak sebagai penggunaan kekuatan yang berlebihan dan tidak proporsional oleh pasukan keamanan terhadap warga sipil yang tidak bersenjata tidak dapat diterima," katanya dalam sebuah pernyataan.

Dalam sebuah pernyataan bersama, kepala misi diplomatik di Myanmar termasuk Australia, Inggris, Amerika Serikat (AS) dan anggota Uni Eropa menyoroti "tanggung jawab rezim militer atas krisis dan ketidakstabilan ... dan mengabaikan kewajibannya untuk melindungi warga sipil."

Pemerintah Persatuan Nasional bayangan Myanmar mendesak PBB dan komunitas internasional untuk campur tangan dan segera menghentikan kekejaman tersebut. Sementara militer Myanmar telah berulang kali mengecam PBB atas apa yang dilihatnya sebagai campur tangan dalam urusan internal negara itu seraya mengklaim operasinya menargetkan "teroris".

Myanmar sendiri telah dicengkeram oleh pertempuran sejak tentara menggulingkan pemerintah terpilih awal tahun lalu. Gerakan perlawanan, beberapa bersenjata, telah muncul di seluruh negeri, yang telah dilawan oleh militer dengan kekuatan mematikan.

Para menteri luar negeri dari blok Asia Tenggara ASEAN akan bertemu akhir pekan ini untuk membahas krisis Myanmar.