Sederhanakan Regulasi dan Birokrasi untuk Atasi Penurunan Manufaktur

JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa, seusai Rapat Dewan Komisioner (RDK) LPS di Jakarta, Senin (30/9), mengatakan beberapa risiko yang perlu dicermati ke depan antara lain penurunan aktivitas manufaktur global, eskalasi konflik geopolitik kawasan dan transisi pemerintahan di berbagai negara yang berpotensi mempengaruhi arah kebijakan ekonomi serta ekspektasi lanjutan pemangkasan suku bunga yang dapat mempengaruhi sentimen investor pasar keuangan.

"Kinerja penurunan manufaktur harus diantisipasi agar tidak berlanjut," kata Purbaya. Antisipasi itu sangat berganung pada kebijakan pemerintah ke depan, sehingga daya beli akan kembali meningkat dan otomatis kinerja manufaktur berangsur akan kembali ekspansi. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Atma Jaya, YB. Suhartoko, mengatakan Indonesia terlalu cepat mengalami demanufakturisasi. Hal itu terjadi di sektor jasa karena perkembangan teknologi informasi menyalib kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB).

Peningkatan kontribusi sektor jasa terutama disebabkan oleh kemudahan dalam usaha yang membutuhkan modal tidak terlalu besar, teknologi tidak terlalu canggih, dan fleksilibitas penggunaan tenaga kerja. Sementara di bidang industri manufaktur, membutuhkan kapital dan tenaga kerja besar, teknologi lebih canggih, tanah yang luas, dan persyaratan lainnya.

"Demanufakturi sasi yang terlalu cepat menyebabkan nilai tambah yang dihasilkan tidak begitu besar, sehingga secara makro pendapatan dan daya beli masyarakat tidak terungkit dengan baik," tegas Suhartoko. Oleh karena itu, menurutnya, upaya manufakturisasi perlu dilakukan dengan memfasilitasi keberadaan kawasan industri, insentif pajak, kemudahan perizinan, jaminan keamanan berusaha, dan tidak kalah penting mempersiapkan tenaga terampil dari level bawah sampai atas.

Ketidakpastian Global
Halaman Selanjutnya....