Satu Daerah Persiapan Butuh Biaya Rp300 Miliar

Sampai saat ini saja, lanjut Tjahjo, tercatat ada 314 usulan daerah pemekaran baru, baik yang mengusulkan pembentukan provinsi baru, dan pemekaran kabupaten serta kota. Ia contohkan, dari Papua sudah ada usulan pembentukan provinsi baru. Pun, dari Lampung, Sumatera, Sulawesi, bahkan Pulau Jawa, meminta hal serupa. Padahal, tak gampang memekarkan sebuah daerah. Butuh persiapan dan juga anggaran yang tak sedikit.

"Papua misalnya minta dipecah jadi tiga provinsi. Sumut juga ada yang usulkan dipecah jadi tiga provinsi. Lampung juga. Belum Cirebon, Bogor Raya," katanya.

Sementara, kata dia, untuk daerah yang sudah dimekarkan saja, masih banyak problem yang belum diselesaikan. Ia contohkan, Gorontalo yang sudah jadi provinsi. Baru-baru ini dibentuk Korem baru. " Di daerah pemekaran itu, banyak Kapolres rangkap beberapa daerah. Jadi kalau bicara pemekaran jangan dilihat pembangunan pemerintah saja. Ada di Papua barat, 10 tahun tak bisa tentukan ibukota kabupaten kotanya. Apalagi ini ada 314 usulan pemekaran daerah baru. Karenanya saya ambil resiko, tunda dulu yang 314 usulan ini," tuturnya.

Riset Matang

Mengenai Musrenbang sendiri, menurut Tjahjo sangat penting. Karena lewat Musrenbang, pemerintah pusat ingin memastikan program strategis nasional bisa selaras dan dilaksanakan. Dan tentunya bisa sinkron dengan program prioritas dari kepala daerah terpilih. Karena itu ia minta, program pembangunan disusun dengan perencanaan yang matang. Serta melibatkan banyak pihak. Terutama para pakar dan kalangan akademisi dari perguruan tinggi. Sehingga cetak biru pembangunan itu benar-benar berdasarkan riset yang matang. Ia yakin, hasilnya nanti bisa lebih optimal dirasakan masyarakat.
Halaman Selanjutnya....