![Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Dibentuk](https://koran-jakarta.com/images/article/satgas-pengendalian-pencemaran-udara-dibentuk-230905235126.jpg)
Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Dibentuk
![Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Dibentuk](https://koran-jakarta.com/images/article/satgas-pengendalian-pencemaran-udara-dibentuk-230905235126.jpg)
Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono
JAKARTA - Jakarta dan sekitarnya terus saja dilanda udara buruk, meski berbagai cara telah dilakukan untuk mengatasinya, seperti setengah jumlah ASN DKI bekerja dari rumah dan membuat kabut air. Namun, langkah tersebut belum berdampak signifikan mengurangi polusi.
Untuk itu, Pemprov DKI membentuk satuan tugas (satgas) pengendalian pencemaran udara. "Ini sebagai langkah percepatan pengendalian polusi udara," ujar Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dikutip jakartagoid yang dipantau Selasa (5/9).
Pembentukan Satgas Pengendalian Pencemaran Udara tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 593 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran Udara. Heru mengatakan Satgas ini akan bergerak cepat dan berkoordinasi untuk menyusun kebijakan komprehensif dalam menangani polusi udara.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi polusi. Dengan dibentuknya Satgas ini diharapkan kerja baik yang sudah dilakukan selama ini dapat berjalan lebih intensif dan optimal. "Dengan begitu, masalahnya bisa cepat tuntas," ujar Heru.
Satgas diketuai Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI Jakarta. Dia didampingi Juru Bicara Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, sedangkan ruang lingkup kerja Satgas Pengendalian Pencemaran Udara ada beberapa lingkup.
Dia membuat standar operasional prosedur penanganan pencemaran udara. Kemudian, mengendalikan polusi udara dari kegiatan industri. Dia juga memantau secara berkala kondisi kualitas udara, hingga dampak kesehatannya.
Tugas lain, melaksanakan pencegahan sumber pencemar baik bergerak maupun tidak. Menerapkan wajib uji emisi kendaraan bermotor. Meremajakan angkutan umum dan mengembangkan angkutan ramah lingkungan untuk transportasi umum dan pemerintah.
Lalu, meningkatkan ruang terbuka, bangunan hijau, dan menggiatkan gerakan penanaman pohon. Ada juga tugas meningkatkan peran masyarakat memperbaiki kualitas udara. Terakhir, melaksanakan pengawasan ketaatan perizinan yang berdampak terhadap pencemaran udara dan menindak pelanggar.
Menurut Heru, Pemprov DKI Jakarta juga akan terus mengeevaluasi dan mengkaji berbagai kebijakan agar tepat sasaran serta efektif mengatasi pencemaran udara. "Dalam menjalankan tugasnya, Pemprov membutuhkan peran serta dan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan," katanya.
Masyarakat diminta beralih ke transportasi publik, mengembangkan transportasi ramah lingkungan dengan jalan kaki atau bersepeda. Galakkan menanam pohon sekitar tempat tinggal. "Terapkan pola hidup bersih untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan orang lain," tandasnya. wid/G-1
Redaktur : Aloysius Widiyatmaka
Komentar
()Muat lainnya