Sanksi Tegas untuk Facebook

Pemerintah sebenarnya sudah mendesak Facebook untuk mengungkap kebocoran data. Pemerintah juga menegaskan Facebook tidak harus menunggu hasil investigasi otoritas Inggris, namun mencari upaya lain karena kemungkinan bukan Cambridge Analytica satu-satunya, tapi ada aplikasi lain.

Pemerintah mengingatkan Facebook untuk bersama-sama membantu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila platform Facebook dipakai untuk memecah belah bangsa seperti kasus Rohingya di Myanmar atau yang terjadi di Sri Lanka, Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah tegas, termasuk menutup layanan Facebook di Indonesia.

Kita sepakat bahwa performa Facebook dalam menangani konten negatif di platformnya selama ini belum memuaskan. Karena itu, pemerintah meminta kepada Facebook agar lebih aktif lagi memerangi konten-konten negatif. Sebab, sampai akhir 2017, baru 50 persen saja yang dipenuhi oleh Facebook. Tahun ini memang sudah naik jadi 68 persen, tapi masih ada pekerjaan rumah bagi Facebook untuk terus meningkatkan kinerjanya.

Adalah langkah baik adanya dukungan Komisi I DPR terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk proaktif memeriksa perwakilan Facebook. Sebab, hanya kepada Polri harapan kita tersalurkan terkait dengan kasud Facebook.

Lebih dari itu, upaya elemen masyarakat menggugat Facebook Indonesia, Facebook Amerika Serikat, dan Cambridge Analytica patut didukung. Sebab, para tergugat itu telah melanggar hukum karena menyalahgunakan dan membocorkan data pengguna Facebook Indonesia.
Halaman Selanjutnya....