Sanksi Sosial dalam Arus Digitalisasi

Akhirnya, kewenangan mengadili berada di tangan semua orang. Para pesakitan digiring untuk dibawa ke pengadilan rimba yang rasa keadilannya belum tentu memuaskan. Interpretasi keadilan menjadi sangat relatif. Media sosial layaknya ajang pembantaian bagi siapa saja yang telah berbuat alpa. Bagaimanapun, kesalahan tak bisa ditolerir. Dalam taraf tertentu, manusia mulai enggan menerima alasan. Seseorang yang berusaha mempertahankan kebenaran justru dianggap menyampaikan alibi menyesatkan.

Bully menjadi senjata menghancurkan kehidupan orang lain. Dalam berbagai situasi, serapah dengan mudahnya dilontarkan. "Kata-kata jamban" yang kurang pantas diucapkan memenuhi ruang publik. Setiap permasalahan dihadapi dengan spontanitas dan ketergesaan. Seiring dengan begitu cepatnya roda kehidupan manusia, keputusan dihasilkan dengan serba terburu-buru. Fakta dan opini direspons tanpa menelusuri dan kroscek.

Berbagai peristiwa berlalu tanpa filter dan pengendapan. Akhirnya melahirkan informasi abal-abal (hoax). Banyaknya orang yang terjerat UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) menunjukkan, sikap dan perilaku manusia mengesampingkan moralitas. Ketika rasionalitas semakin didewakan, pertimbangan logis mengalahkan suara nurani.

Modal Sosial

Ironisnya, berbagai fasilitas yang ditawarkan jagat virtual menyebabkan orang desa pun mulai melupakan modal sosial. Padahal, selama ratusan tahun, mereka menjadi pengawal utama kebersamaan dan toleransi. Bagi masyarakat perdesaan, kebutuhan sosial melebihi keperluan sehari-hari. Uang yang disediakan untuk aktivitas tolong-menolong dan kerja sama seringkali lebih besar daripada modal untuk menyekolahkan anak dan menyumpal perut. Boleh dibilang, kebutuhan sosial bercorak primer lantaran keberadaannya mendesak dan tak mungkin ditangguhkan.
Halaman Selanjutnya....