'Samisade' Dinaikkan Menjadi 1,5 Miliar
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab Fiansyah
Foto: ANTARA/M Fikri SetiawanBOGOR – Rencana menaikkan dana satu desa satu miliar (samisade) mulai dibahas. Harapannya samisade ditambah menjadi 1,5 miliar rupiah untuk tiap desa. “Pemerintah Kabupatenmulai membahas kenaikan nominal Dana Bantuan Keuangan Desa Samisade menjadi 1,5 miliar untuk tiap-tiap desa,” tutur Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab Fiansyah, di Cibinong, Minggu (5/1).
Dia menjelaskan rencana kenaikan tersebut menyesuaikan visi misi bupati dan wakil bupati terpilih periode 2025-2030. Renaldi menjelaskan, peningkatan nominal dana bantuan keuangan desa seiring rencana perubahan nomenklatur program yang sebelumnya bernama Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa. Maka, mulai tahun ini program tersebut tidak hanya buat pembangunan infrastruktur.
Pemkab Bogor akan mengatur sejumlah perubahan tersebut melalui peraturan bupati (perbup) yang sedang disusun DPMD. “Nanti ada tambahan, bukan hanya bantuan infrastruktur. Mungkin infrastruktur masih ada, tapi persentasenya diubah,” jelasnya.
- Baca Juga: Distribusi Bahan Pokok Harus Diatur
- Baca Juga: Pembahasan Kewenangan Khusus DKJ Menjadi Prioritas
Renaldi menyebutkan, seperti tahun-tahun sebelumnya, tiap-tiap desa tidak mendapat nilai bantuan yang sama, melainkan menyesuaikan dengan kebutuhan dari setiap program yang diajukan. “Ada 1,5 miliar per desa, tapi itu tidak flat karena disesuaikan dengan kebutuhan desa,” tambahnya. Salah satu contohnya Program Desa Bersih Narkoba (Bersinar), sudah digawangi Desa Gunungputri.
Menurut Renaldi, bantuan keuangan bisa digunakan pemerintah desa untuk kegiatan yang tidak dianggarkan pemerintah pusat ataupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Maka, pemerintah desa akan lebih leluasa melakukan kegiatan dengan bantuan keuangan desa dari Pemkab Bogor. “Nanti akan dibuatkan pintu, agar desa-desa yang kesulitan membuat program,” ujarnya.
Sipkan UMKM
Sementara itu, Pemkab Bogor telah menyiapkan sebanyak 34.000 lebih usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk membantu pengelolaan Program Makan Gratis (PMG).
“Kami sudah berikan pendampingan para UMKM untuk membantu PMG,”jelas Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Iman Wahyu Budiana, baru-baru ini.
Namun, menurut Iman, hingga kini Badan Gizi Nasional selaku pelaksana PMG belum memberikan informasi kepada Pemkab Bogor terkait mekanisme pelibatan UMKM dalam program tersebut. Meski begitu, Pemkab Bogor tetap mengantisipasi pelibatan UMKM.
Pemkab Bogor sedang mematangkan kolaborasi antara UMKM dan koperasi mengenai bantuan modal usaha untuk memaksimalkan perputaran roda perekonomian daerah. “Ada perjanjian kerja sama koperasi dengan UMKM. Koperasi akan merangkul para UMKM,” tutur Iman.
Pemkab Bogor mengelaborasikan sebanyak 34.000 UMKM dengan ratusan koperasi untuk bantuan permodalan. Iman mengungkapkan, terdapat 768 koperasi Kabupaten Bogor, di mana 20 persennya berstatus aktif. Mereka siap membantu permodalan untuk UMKM.
Pemkab Bogor didukung dana CSR dari BJB untuk melaksanakan uji coba PMG tersebut. PMG baru dianggarkan pemerintah pusat tahun anggaran 2025. Ant/G-1
Berita Trending
- 1 Hari Kamis KPU tetapkan Gubernur
- 2 the Straits Times Memprediksi Presiden Prabowo Bersama Sembilan Presiden dan PM Negara Lain Jadi Pemimpin Dunia Berpengaruh
- 3 Kebijakan PPN 12 Persen Masih Jadi Polemik, DPR Segera Panggil Menkeu
- 4 Masuki Masa Pensiun, Kepala BSSN dan Kepala Basarna Diganti
- 5 Gara-gara Faktor Inilah, Pelantikan Kepala Daerah Terpilih di Provinsi Bali Diundur
Berita Terkini
- Posyandu Harap Menu MBG untuk Ibu Hamil dan Balita Dibedakan
- BPBD Jakarta Siap Hadapi Puncak Musim Hujan dan Potensi Bencana
- Rose Pecahkan Rekor Solois Perempuan K-Pop Berkat Single “APT”
- Lagu Pemomeco ‘Bolo (feat. YDG), Mendadak Kembali Viral Gara-gara ‘Squid Game 2’
- Track Record Patrick Kluivert, Pelatih Baru Timnas Indonesia