Salurkan Bansos, Pemerintah Dinilai Tidak Mau Repot

JAKARTA - Pemerintah meluncurkan paket kebijakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memitigasi dampak kemarau panjang akibat El Nino. Hal itu karena El Nino mengakibatkan lonjakan harga komoditas seperti beras yang memicu tekanan inflasi yang tinggi. APBN dipandang perlu untuk memberikan perlindungan dengan menambah besaran bantuan soial (bansos)

Pakar Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Trias Mahmudiono, yang diminta pendapatnya, Jumat (27/10), berharap agar bansos untuk perlindungan dari dampak kemarau panjang karena El Nino juga mengutamakan pencegahan gizi buruk dan kelaparan pada masyarakat miskin.

Masalah gizi buruk di masyarakat memang dekat dengan kemiskinan. Bagi orang yang miskin sekali dan tidak memiliki akses ekonomi, jika ada krisis maka yang terjadi adalah kelaparan, gizi buruk, dan stunting.

"Saya setuju keberpihakan (kebijakan) anggaran ini, karena memang undang-undang menyebutkan fakir miskin dan anak telantar dipelihara negara. Bahkan, di negara lain ada istilah no child left behind, semua anak harus punya gizi yang bagus. Karena anak tidak bisa memilih orang tuanya, miskin atau kaya, tidak bisa. Kalau orang tuanya tidak mampu, siapa yang harus bertanggung jawab? Negara," pungkasnya.

Sangat Riskan
Halaman Selanjutnya....