Sah Perintah Tegas Ini, Kepala Daerah Terpilih Harus Prioritaskan Stunting

Semarang - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) meminta kepala daerah terpilih, baik gubernur maupun bupati/wali kota untuk memprioritaskan program penanganan stunting selama lima tahun ke depan.

"Kami mengimbau kepala gubernur terpilih, bupati/wali kota terpilih untuk menjadikan penanganan stunting sebagai prioritas," kata Sekretaris Kemendukbangga Prof Budi Setiyono, di Semarang, Jumat.

Termasuk pula para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk ikut mengawal program penanganan stunting.

Menurut dia, penanganan stunting harus menjadi prioritas Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga angka stunting bisa ditekan secara masif.

"Kalau di RPJMD tidak tergambar (prioritas penanganan stunting) risiko penurunan prevalensi stunting tidak signifikan. Kami ingin kepala daerah terpilih memberikan perhatian sungguh-sungguh, kemudian teman-teman DPRD," katanya.

Ia mengatakan bahwa stunting dipengaruhi oleh faktor nutrisi dan non-nutrisi sehingga perlu penanganan secara komprehensif untuk mencegah stunting.

"Kalau nutrisi itu bagaimana kemudian mencukupi asupan gizi secara wajar dan sehat. Yang non-nutrisi ini, misalnya sanitasi, air bersih, perilaku, seperti merokok dan sebagainya," katanya.

Untuk non-nutrisi, kata dia, diperlukan edukasi, terutama terhadap perempuan mengenai batasan usia untuk hamil, sebab terlalu muda dan terlalu tua juga berisiko anaknya mengalami stunting.

Budi mengatakan bahwa Kemendukbangga memiliki data keluarga risiko stunting (KRS) yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk dilakukan intervensi, misalnya penyediaan jamban dan sanitasi yang layak.

"Kemendukbangga punya data penduduk risiko stunting, rumah berapa besar, foto jamban bagaimana. Nah, seberapa serius Pemda bisa memanfaatkan data ini, misalnya untuk program perumahan sehat dan perencanaan air bersih," katanya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Jawa Tengah Eka Sulistia Ediningsih menyebutkan angka prevalensi stunting di Jateng pada 2024 sebesar 20,7 persen.

Ia mengatakan bahwa prevalensi stunting pada 2024 itu mengalami penurunan 0,01 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni 2023 sebesar 20,8 persen.

"(Angka stunting, red.) Yang terendah di Kabupaten Demak sebesar 9,5 persen, atau turun dari 16,2 persen pada 2023. Yang tertinggi Wonosobo," katanya.