Saatnya Hentikan Perampokan Devisa Negara melalui Impor Pangan

"Jadi, kebijakan untuk membangun infrastruktur disiapkan untuk importir ke Indonesia, bukan buat eksportir yang mendatangkan devisa," kata Mashyhuri.

Figur Jujur

Sementara itu, Penasihat Senior Indonesian Human Rights Committee for Social Justice(IHCS), Gunawan, mengatakan tata kelola pangan ini sangat memprihatinkan karena Indonesia dikenal sebagai negara agraris, punya lahan yang subur, cuaca bagus tapi kebijakan impor pemerintah mematikan apa yang telah disediakan alam sekaligus sumber daya manusia yang ada.

"Tidak banyak negara yang kebijakannya mematikan petaninya, Indonesia salah satunya. Coba lihat terigu yang diimpor bea masuknya nol persen, sementara Mocaf (tepung singkong) kalau mau diekspor dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), itu pun pasarnya tidak ada. Begitu juga sagu, juga dimatikan," katanya.

Makanya, Badan Pangan dari satu rezim ke yang lain tidak mau dibentuk, karena kalau ada orang jujur di badan itu maka pasti importir mati. Hal itu menunjukkan banyak yang tidak mau kalau Indonesia maju karena mampu memproduksi di dalam negeri.
Halaman Selanjutnya....