Saatnya Bangun Transportasi Publik yang Memadai

» ERP dinilai paling efektif dan memiliki nilai tambah yang lebih.

» DKI dinilai lebih siap terapkan ERP ketimbang daerah lain.

JAKARTA - Setelah beberapa kali tertunda, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kini berencana menerapkan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di beberapa ruas jalan protokol. Penerapan kebijakan itu diharapkan bisa mengurai kemacetan, mengurangi polusi akibat emisi karbon kendaraan bermotor serta memberikan pendapatan bagi Pemprov DKI.

Penerapan ERP juga diharapkan memaksa masyarakat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi publik yang lebih murah dan nyaman serta mudah diakses dan tepat waktu.

Masyarakat pun yang belum puas dengan layanan transportasi massal saat ini bisa mendesak pemerintah untuk meningkatkan standar kualitas layanan transportasi publik sehingga bisa menyamai Hong Kong dan Singapura.

Dengan pengenaan tarif dan biaya parkir yang mahal, masyarkat Singapura akan lebih memilih transportasi umum karena lebih praktis, tidak membuang waktu mencari tempat parkir.

Pengamat dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengatakan dibandingkan dengan sistem pembatasan seperti ganjil genap dan three in one, ERP dinilai paling efektif dan memiliki nilai tambah yang lebih. Namun untuk bisa menerapkan rencana itu, Pemprov DKI Jakarta harus mempersiapkan segala sesuatunya.

"Saya melihat sistem ERP lebih menguntungkan dibandingkan sistem three in one, karena bisa mendatangkan pemasukan untuk Pemprov DKI. Namun yang harus diperhatikan bahwa untuk memberlakukan sistem ini, pemerintah harus benar-benar siap khususnya dalam sarana angkutan umum yang layak saat kendaraan pribadi dibatasi," kata Djoko.

Dia pun berharap agar kebijakan tersebut segera diberlakukan sehingga keberhasilan di Jakarta kelak dapat dicontoh daerah lain.

Pakar Tata Kota dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Putu Rudy Setiawan, yang diminta pendapatnya, mengatakan sebagai kota metropolitan utama, DKI Jakarta adalah daerah yang paling siap menerapkan ERP dibanding kota-kota besar lain di Jawa.

"Jakarta lebih siap dari kota lain di Jawa seperti Bandung atau Surabaya karena sistem angkutan publiknya sudah massal dan menggurita ke berbagai pelosok wilayahnya. Apalagi di Jakarta juga sudah berlaku sistem pembayaran transportasi yang terintegrasi, ini akan lebih menguntungkan untuk penerapan ERP. Rencana ini lebih visible jika diterapkan di Jakarta," kata Putu.

Pemerintah, jelasnya, tinggal mempersiapkan dampak penerapan ERP seperti kemacetan di ruas jalan lain. Pemerintah juga harus menghitung secara agregat apakah penggunaan transportasi massal lebih menguntungkan masyarakat.

Terkait tarif ERP, dia mengatakan sejak awal juga perlu memberi pengertian ke masyarakat agar mengkalkulasi jika lebih hemat naik kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi kalau lewat jalur ERP.

Pengamat transportasi publik, Setianto Putra mengatakan kemacetan bukan hanya boros pada masa sekarang, seperti harus membeli BBM, membayar parkir, servis mobil, dan membangun garasi tetapi di masa datang juga menyebabkan penyakit.

"Bukan hanya pemborosan ekonomi, tetapi juga pemborosan kesehatan manusia. Kemacetan yang membuat pemborosan dan sangat polutif ini harus segera dihentikan," katanya.

"Jika transportasi publik yang memadai ini bisa kita jalankan kita bisa menghemat energi. Menghemat energi yang baik itu melalui sistem, bukan dengan subsidi BBM," tambahnya.

Cara Baru

Sementara itu, Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (PUSTAL) UGM, Arif Wismadi, mengatakan penerapan ERP di Jakarta saat ini sudah tepat dari sisi waktu sebab sarana transportasi publik yang ada sudah cukup memadai.

Arif memaparkan rencana ERP sudah digodok sejak lama karena memang Jakarta membutuhkan cara baru untuk mengelola kepadatan lalu lintas. Selama ini, cara yang ditempuh masih tradisional yakni dengan ganjil genap setelah sebelumnya ada aturan three in one.

"Di Singapura dan negara-negara maju lain, ERP di jalan publik sudah lama dilakukan. Yang penting tepat jenis pungutannya, mekanismenya, dan penggunaan dana pungutannya. Maka perda harus jelas dan kuat," papar Arif.

Beberapa tahun sebelumnya, Jakarta sudah berusaha membuat langkah terbaik mengatur transportasi publik. Angkutan umum sudah didorong sebagai prioritas dan membalik prioritas sebelumnya. Secara konsep, pejalan kaki menjadi prioritas tertinggi, disusul angkutan umum, dan mobil pribadi sehingga secara konseptual sudah berkeadilan.