RUU Perkoperasian Perbaiki Ekosistem Koperasi

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian diperlukan untuk memperbaiki ekosistem koperasi. Pemerintah menargetkan pembahasan dan pengesahan RUU Perkoperasian dapat terlaksana pada akhir 2023 sebagai sarana menyediakan ekosistem berkualitas bagi koperasi.

"RUU ini sangat krusial untuk memperbaiki ekosistem usaha koperasi dan memberikan perlindungan terhadap anggota serta masyarakat," kata Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenKopUKM), Teten Masduki, dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (9/10).

Fungsi perlindungan koperasi dikatakan sangat diperlukan mengingat saat ini banyak koperasi bermasalah yang menimbulkan banyak korban di kalangan masyarakat. Tercatat delapan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) gagal bayar dengan total 26 triliun rupiah uang anggota yang berpotensi hilang.

"Penyelesaian sengketa antara anggota dan pengurus koperasi lewat mekanisme internal koperasi tidak berjalan, begitu pun dengan upaya perdamaian melalui PKPU dan pemidanaan para pengurus koperasi yang menggelapkan uang anggota terbukti tidak efektif," ucapnya.

Padahal, kata dia, hal itu menjadi satu-satunya jalan untuk menyita aset koperasi milik anggota dan mengembalikannya kepada anggota. Tidak ada landasan hukum bagi pemerintah untuk menalangi uang anggota (bail out) yang digelapkan pengurus koperasi. "Karena itu, ke depan pengawasan koperasi harus diperketat," ujarnya.
Halaman Selanjutnya....