RUU BPIP

Sebab jika hanya untuk mengatur sebuah kelembagaan yang bernama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila rasanya tidak perlu dengan sebuah Undang-Undang. Tetapi, cukup dalam sebuah Peraturan Presiden (Perpres) saja. Pemerintah seharus berkaca pada pembubaran Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau BP7. Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila pernah ditolak publik setelah tumbangnya rezim Orde Baru (Orba) dan kini akan dibuat kembali lembaga yang sama dengan nama yang berbeda yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang akan dikuatkan dengan Undang Undang sebagai landasan hukumnya.

Pemerintah tak perlu mengajukan konsep Rancangan Undang-Undang sebagai landasan hukum untuk menguatkan keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pengganti Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila. Cukup peraturan presiden saja sebagai landasan hukumnya.

Langkah pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tersebut tidak akan menyelesaikan polemik di tengah masyarakat. Bagi masyarakat, ideologi Pancasila sudah final. Jangan dibawa lagi masyarakat kita sekarang dalam polemik ideologi yang sebenarnya masyarakat menganggap ini sudah final.

Sampai saat ini, keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu pun masih menjadi polemik bahkan ada yang mengusulkan agar keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dikaji ulang. Apalagi fungsi dan tujuan masih kurang jelas serta kinerjanya sulit untuk diukur. Tugas Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila selama ini pun tak terdengar gaungnya. ν