Rugikan Petani Sawit, APPKSI Minta Hapus Pungutan Ekspor CPO, DMO dan DPO

Bahkan, larangan ekspor CPO dan turunan yang sempat diberlakukan oleh Jokowi membuat over stock CPO dan turunannya, dimana tangki tangki CPO di setiap PKS sudah tidak mampu menampung CPO yang dihasilkan oleh PKS.

Akibatnya berdampak pada harga TBS petani sawit yang jatuh hingga kisaran 200 persen lebih, tentu ini membuat kerugian bagi para petani sawit, karena Pabrik Kelapa Sawit sudah tidak lagi mau menerima TBS petani kalaupun mereka menerima tentu saja dengan harga dibawah harga TBS yang ditetapkan oleh disbun setempat.

"Karena itu Assosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI)mendesak presiden Jokowi untuk tidak terjebak dengan kebijakan populis ingin harga minyak goreng murah tapi menghancurkan sektor industri sawit yang sudah banyak memberikan dampak bagi perekonomian nasional dan peningkatan pendapatan masyarakat di luar pulau Jawa," tuturnya.

APPKSI berharap pemerintah mencabut pemberlakuan kembali domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) yang diatur oleh Kementerian Perdagangan. Menyusul dibukanya kembali ekspor minyak goreng dan Crude Palm Oil (CPO). Pasalnya kebijakan ini membuat kesulitan ekspor CPO karena tangki CPO penuh menumpuk.

Dia menambahkan, APPKSI juga mendesak pemerintah untuk menurunkan pungutan ekspor CPO yang sangat tinggi yang menyebabkan juga harga TBS petani makin hancur karena beban pungutan ekspor ternyata dibebankan pada harga beli TBS
Halaman Selanjutnya....