Ruang Monopoli Korporasi Kian Melebar

JAKARTA - Strategi pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui penguatan kebijakan liberalisasi ekonomi yang hanya berfokus pada investasi dan ekspor berpotensi semakin membuka ruang monopoli korporasi atas sumber daya ekonomi. Hal itu dikhawatirkan dapat berdampak pada hilangnya keadilan ekonomi terhadap aktor utama ekonomi rakyat, seperti petani, nelayan, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan perempuan.

Strategi pemulihan ekonomi nasional melalui penciptaan momentum investasi untuk meningkatkan ekspor dijawab pemerintah dengan menggencarkan perundingan perjanjian perdagangan dan investasi internasional, serta RUU Omnibus Cipta kerja.

Karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Ekonomi mendesak pemerintah dan DPR RI menghentikan pembahasan Omnibus Law dan tidak meratifikasi seluruh bentuk perjanjian perdagangan dan investasi internasional seperti WTO, FTA, dan BIT/ bilateral investment treaty), khususnya di tengah pandemi.

Direktur Indonesia for Global Justice (IGJ), Rachmi Hertanti, menjelaskan agenda global value chain yang digadang pemerintah dalam traktat perdagangan bebas (FTA) dan Omnibus Law hanya akan memfasilitasi kepentingan korporasi. Bahkan, liberalisasi perdagangan itu tidak memiliki mekanisme perlindungan konkret untuk rakyat yang terpinggirkan dari kebijakan tersebut. "Hal inilah yang memunculkan kritik meluas dari rakyat," ujarnya dalam diskusi di Jakarta, Senin (7/9).

IGJ mencatat saat ini Indonesia sedang merundingkan perjanjian perdagangan bebas meliputi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Indonesia European Union CEPA (I-EU CEPA), serta beberapa di antaranya sedang menunggu untuk diratifikasi, termasuk IA CEPA, I-EFTA CEPA, dan IKorea CEPA. Selain itu, pemerintah RI sedang merundingkan perjanjian investasi bilateral dengan Swiss.
Halaman Selanjutnya....