Ruang Monopoli Korporasi Kian Melebar

Menurut Rachmi, karpet merah untuk investasi ini sebenarnya kerap menimbulkan persoalan terhadap kedaulatan negara sehingga membuka potensi negara digugat oleh korporasi. Hal ini muncul dari komitmen yang diikatkan oleh pemerintah Indonesia di berbagai perjanjian perdagangan dan investasi internasional.

Peneliti Third World Network (TWN), Lutfiyah Hanim, mengatakan ratifikasi FTA dan bilateral investment treaty (BIT) yang mengatur tentang perlindungan investasi memiliki konsekuensi besar terhadap ruang kebijakan negara, khususnya ketika mekanisme sengketa investasi antara korporasi dan negara (Investor-State Dispute settlement) ikut dikomitmenkan.

Hanim melanjutkan, perjanjian investasi dan bab investasi yang dikedepankan mencakup perlindungan investor yang berlebihan hingga bisa menggugat negara melalui mekanisme Investor State Dispute Settlement (ISDS) di arbitrase internasional. "Karena itu, kelompok masyarakat sipil di seluruh dunia, menyampaikan keprihatinannya atas situasi ini," ujarnya.

Abaikan Petani
Halaman Selanjutnya....