Ruang Gerak Fiskal Makin Sempit

Secara terpisah, Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menyebut wacana pemerintah yang akan memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2025 masih perlu pertimbangan.

"Soal harga BBM tiga aspek harus kita perhatikan. Pertama, adalah kemampuan atau daya beli masyarakat. Kedua, adalah kemampuan keuangan negara, dan ketiga, jangan salah, kemampuan juga BUMN yang mendapat penugasan," ungkapnya.

Meskipun demikian, kondisi membengkaknya subsidi energi imbas naiknya harga minyak mentah dunia dan ambruknya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, tak serta merta membuat pemerintah langsung mengambil kebijakan tak populis, seperti menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan Gini Ratio adalah sebesar 0,388. Angka ini meningkat 0,007 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan meningkat 0,004 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,384.

"Jika harus menaikkan harga BBM maka konsekuensinya adalah terjadinya kenaikan inflasi. Selanjutnya berkonsekuensi dengan kemiskinan yang akan naik," ungkap Sugeng.
Halaman Selanjutnya....