Rp47 Triliun untuk Atasi Kekerdilan

Kurangnya kerja sama dari berbagai pihak merupakan hambatan untuk mencapai target Indonesia bebas masalah kekerdilan.

JAKARTA - Kendala yang dihadapi dalam penanganan masalah kekerdilan anak (stunting) di Indonesia adalah lemahnya kerja sama antarkementerian dan lembaga. Di Indonesia, kerja sama dalam satu lembaga saja sulit, apalagi banyak lembaga. Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, dalam seminar bertajuk "Strategi Multisektor dalam Penanganan Stunting" di Jakarta, Rabu (15/8).

Mardiasno mengatakan Indonesia memiliki anggaran yang cukup dalam menangani permasalahan kekerdilan. Ia mencatat, dana APBN yang dikucurkan untuk menangani kasus kekerdilan pada 2018 sebesar 47 triliun rupiah yang dialokasikan ke sejumlah kementerian lembaga ditambah 93 triliun rupiah yang digelontorkan ke pemerintah daerah dan disalurkan melalui dana desa.

"Jadi sebetulnya kita tidak lack of money (kekurangan uang), hanya poor coordination, poor action," katanya. Mardiasmo mengakui bahwa kurangnya kerja sama dari berbagai pihak merupakan hambatan untuk mencapai target Indonesia bebas masalah kekerdilan. "Kita bisa kerja. Tapi kalau disuruh kerja sama, itu repot.

Apalagi kaitannya dengan uang, aduh. Di sini itu, kerja sama multi sektor itu harga paling mewah, karena sulitnya koordinasi itu," katanya. Padahal, penanganan masalah kekerdilan di Indonesia tidak bisa ditangani satu kementerian/lembaga saja, tapi membutuhkan kerja sama banyak pihak karena masalah tersebut merupakan dampak dari sejumlah faktor yang saling terkait.
Halaman Selanjutnya....