Rp47 Triliun untuk Atasi Kekerdilan

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya meminta keseriusan para pemangku kepentingan di antaranya kementerian/lembaga terkait, pihak swasta dan LSM untuk merancang strategi yang tepat dalam menangani kasus kekerdilan di sejumlah daerah. "Tidak usah banyak teori, mapping (pemetaan) sudah cukup.

Tinggal bagaimana strategi eksekusinya di lapangan," katanya. Berdasarkan data riset kesehatan dasar (riskesdas) tahun 2013, jumlah anak Indonesia yang mengalami kekerdilan mencapai sembilan juta orang atau 37 persen dari penduduk usia anak Indonesia. Tercatat ada 15 kabupaten/kota dengan jumlah kasus kekerdilan tertinggi yakni Aceh Tengah, Rokan Hulu (Riau), Lombok Utara (NTB), dan NTT diantaranya Manggarai Timur, Sumba Barat Saya, Sumba Tengah, Ngada, Timor Tengah Selatan dan Sabu Raijua.Selanjutnya Seram Bagian Barat (Maluku) dan Papua yakni Tambrauw, Intan Jaya, Dogiyai, Lanny Jaya dan Sorong Selatan.

Kurang Perhatian

Sementara itu, Asisten Deputi Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak dan Kesehatan Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan, Meida Octarina, mengatakan hingga saat ini masih ada pemerintah daerah yang kurang memperhatikan penanganan masalah kekerdilan.

Ia menyebutkan ada beberapa pemimpin daerah yang belum melihat masalah kekerdilan sebagai masalah prioritas yang harus diselesaikan. Menurut dia, pemerintah pusat sangat serius untuk menurunkan angka kekerdilan di Indonesia. Ada sejumlah program yang dijalankan berbagai kementerian dan lembaga untuk menurunkan jumlah kasus kekerdilan di 100 kabupaten dan 1.000 desa di Indonesia.
Halaman Selanjutnya....