Roket Hantam Pangkalan AU Junta

YANGON - Militer Myanmar pada Kamis (29/4) melaporkan bahwa dua pangkalan angkatan udara telah diserang roket. Tidak jelas siapa yang berada di balik serangan itu, tetapi sebelum serangan roket itu terjadi, dalam beberapa pekan terakhir militer Myanmar telah melancarkan serangan udara terhadap kelompok Karen National Union (KNU), salah satu pasukan pemberontak etnis terkemuka.

"Pangkalan udara di pusat Kota Magway dan Meiktila terkena tembakan roket pada Kamis pagi, tetapi tidak ada kerusakan akibat serangan itu," lapor seorang juru bicara junta militer.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak para jenderal merebut kekuasaan, menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dalam kudeta pada 1 Februari lalu.

Kudeta itu kemudian menimbulkan gelombang aksi protes hampir setiap hari di seluruh Myanmar dimana para pengunjuk rasa menyerukan agar demokrasi dipulihkan. Sejak saat itu aksi protes menentang kudeta ditanggapi oleh pasukan keamanan junta dengan penumpasan yang disertai kekerasan berdarah.

Kelompok pemantau lokal, Assistance Association for Political Prisoners, melaporkan bahwa sejak kudeta 1 Februari hingga saat ini pasukan keamanan junta telah menewaskan lebih dari 750 warga sipil tewas dan menahan ribuan warga lainnya.

Sementara itu pertempuran juga berkobar antara militer dan kelompok-kelompok milisi pemberontak etnis Myanmar. Beberapa kelompok pemberontak etnis ini diantaranya telah mendukung gerakan protes dan memberi perlindungan terhadap aktivis demokrasi yang melarikan diri dari junta.

KNU, ??yang menguasai wilayah di sepanjang perbatasan Myanmar dengan Thailand, pada Selasa (27/4) lalu menyerang dan menghancurkan sebuah pos militer, sehingga mendorong militer Myanmar untuk menanggapinya dengan melancarkan serangan udara.

Meningkatnya bentrokan antara militer dan pemberontak etnis telah membuat beberapa pengamat, termasuk pengamat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk memperingatkan bahwa krisis di Myanmar bisa berubah menjadi konflik yang lebih luas.

Tuntut Bebaskan Tapol

Semantara itu pemerintah tandingan Myanmar, National Unity Government (NUG), pada Rabu (28/4) menyatakan bahwa mereka menolak berunding dengan junta hingga rezim militer itu membebaskan lebih dari 3.000 tahanan politik (tapol).

Perundingan dengan junta tercantum dalam 5 butir konsensus yang dihasilkan pada pertemuan tingkat tinggi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/Asean) di Jakarta, Sabtu (24/4) , namun konsensus Asean yang membahas upaya dihentikannya krisis di Myanmar itu sama sekali tak menyinggung soal pembebasan tapol.

"Kami tak akan mau terlibat dalam dialog sampai para pemimpin dari pemerintahan sipil sebelumnya yang ditahan, termasuk Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, dibebaskan," demikian pernyataan NUG.

Menurut perwakilan tetap Myanmar untuk PBB, Kyaw Moe Tun, tuntutan NUG itu dilontarkan agar jika terjadi dialog maka akan bermakna, "Kami meyakini hanya jika para tapol dibebaskan, dialog akan adil dan bermakna," pungkas Kyaw. AFP/BenarNews/I-1