RI Bukan Negara Tertutup Meski Larang Ekspor Bahan Mentah

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Indonesia bukan negara tertutup meskipun pemerintah melarang ekspor bahan mentah nikel dan bauksit serta akan melanjutkan untuk komoditas tambang lainnya.

"Kita ini bukan tertutup, kita kan mempersilakan, kita terbuka mempersilakan siapa pun dari negara mana pun, perusahaan dalam negeri maupun luar negeri, untuk ikut bersama-sama membangun industrinya di Indonesia," kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/12).

Seperti dikutip dari Antara, Kepala Negara mempersilakan negara dan perusahaan lain untuk berinvestasi membangun industri pengolahan di dalam negeri, baik untuk nikel, bauksit, dan komoditas tambang lain.

Perusahaan dari negara lain, kata Presiden Jokowi, juga dapat bekerja sama dengan BUMN ataupun swasta Indonesia untuk membangun industri pengolahan di dalam negeri.

Hal itu karena Jokowi menginginkan setiap pengolahan bahan mentah pertambangan, ataupun sektor lain dapat menghasilkan nilai keekonomian yang maksimal bagi masyarakat Indonesia. Indonesia dapat menikmati manfaat ekonomi seperti dari mulai penerimaan pajak, royalti, hingga pembukaan lapangan kerja karena terbangunnya industri pengolahan di dalam negeri, ketimbang melakukan ekspor bahan mentah.

"Kita ingin yang namanya pajak itu ada di dalam negeri, yang namanya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) itu ada dalam negeri. Kalau kita ikut joint, yang namanya dividen itu ada di dalam negeri, yang namanya royalti itu ada di dalam negeri, yang namanya kesempatan kerja itu ada dalam negeri. Yang kita inginkan itu masa tidak boleh," kata Presiden Jokowi.

Industri Dalam Negeri

Presiden Jokowi, pada Rabu, ini mengumumkan Indonesia akan menghentikan ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023 untuk mendorong industri pengolahan dalam negeri. Larangan ekspor bahan mentah juga sebelumnya telah diberlakukan sejak 2020 untuk bijih nikel.

Sebelum ada larangan ekspor bijih nikel, nilai ekspor mineral logam itu hanya 17 triliun rupiah atau 1,1 juga dollar AS per tahun. Namun, setelah ada larangan ekspor bijih nikel dan terbangunnya hilirisasi, nilai ekspor bijih nikel meningkat menjadi 326 triliun rupiah atau 20,9 juta dollar AS pada 2021 atau meningkat 19 kali lipat.

"Ini baru satu komoditas saja, oleh sebab itu keberhasilan ini akan dilanjutkan untuk komoditas yang lain," kata Presiden Jokowi.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan kesiapan industri di Tanah Air dalam mengolah bijih bauksit, menyusul keputusan pemerintah menghentikan ekspor komoditas itu mulai Juni 2023.