RI Belum Terima Manfaat dari Investasi BRI Tiongkok

JAKARTA - Pemerintah meminta Tiongkok menyiapkan dana khusus untuk investasi program konektivitas yang dinisiasi Negeri Panda, Belt and Road Initiative (BRI). Permintaan itu disampaikan Presiden Joko Widodo kepada Presiden Tiongkok, Xi Jinping, di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, di Jepang, pekan lalu.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan, selama ini, RI belum termasuk di antara negara-negara yang menerima manfaat dari stimulus Tiongkok bernilai triliunan dollar AS untuk membangun Jalur Sutra modern tersebut. Menurutnya, hal itu ditegaskan Presiden karena pemerintah menilai pinjaman untuk program BRI itu dibuat atas dasar business to business (B-to-B), untuk menghindari dampak jika terjadi gagal bayar.

Menkeu telah diberikan tanggung jawab menyiapkan struktur dana tersebut, termasuk proposal untuk Tiongkok yang memuat jumlah dan kriteria pinjaman itu. "Saat ini saya sedang melakukan studi tentang bentuk, mekanisme, jumlah, dan tentu saja konsekuensi dari biayanya," katanya, di Jakarta, kemarin.

Secara terpisah, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Pandjaitan, mengatakan pinjaman tersebut harus bersifat bunga rendah sebagai investasi dalam menjalin kemitraan dengan perusahaanperusahaan Indonesia. Pada April lalu, Luhut menyebutkan pemerintah memberikan tawaran ke Tiongkok untuk terlibat dalam sekitar 30 proyek, senilai 91 miliar dollar AS, selama Belt and Road Forum kedua.

Seperti diketahui, pemerintah Tiongkok berambisi membangkitkan kembali Jalur Sutera baru di abad ke-21. Pada 2013, Presiden Tiongkok, Xi Jinping, menginisiasi proyek One Belt One Road (OBOR) yang kemudian direvisi menjadi proyek BRI.
Halaman Selanjutnya....