Reformasi Birokrasi Wujudkan Generasi Emas 2045

"Dalam rangka percepatan reformasi birokrasi tentunya perlu diawali dengan pemetaan isu strategis birokrasi," ujarnya.

Menurutnya, ada beberapa hal isu strategis yang perlu diperhatikan di antaranya organisasi pemerintahan belum sepenuhnya tepat fungsi dan tepat ukuran atau right sizing. Selain itu, peraturan perundang-undangan di bidang aparatur negara masih ada yang tumpang tindih. Ada inkonsisten dan multitafsir. Tidak hanya itu, manajemen sumber daya manusia (SDM) aparatur juga belum optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai, dan organisasi.

"Selain itu, sistem penggajian pegawai negeri belum didasarkan pada bobot pekerjaan atau jabatan yang diperoleh dari evaluasi jabatan. Gaji pokok yang ditetapkan berdasarkan golongan atau pangkat tidak sepenuhnya mencerminkan beban tugas dan tanggung jawab," ujarnya.

Isu lainnya, lanjut Tjahjo, masih adanya praktik penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, serta belum mantapnya akuntabilitas kinerja instansi. Pelayanan publik juga belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan belum memenuhi hak-hak dasar warga negara atau penduduk. ags/S-2