Realisasikan Badan Pangan Nasional

Menurut Gunawan, ketidakpastian penanggungjawab kecukupan produksi, kecukupan cadangan pangan pemerintah dan ketiadaan transparansi dan koordinasi menjadikan kontroversi mafia pangan tidak berakhir. Untuk itu, Presiden Joko Widodo harus segera mewujudkan kelembagaan pangan sebagaimana dimanatkan oleh UU Pangan guna menyinkronkan kebijakan pangan.

Disisi lain, Penasehat IHCS ini mengakui penindakan mafia pangan, sudah ada kelembagaanya melalui satgas pangan yang dipimpin Kapolri dengan keanggotaan lintas kementerian/lembaga. Sedangkan, informasi dari Bulog terkait mafia pangan seharusnya ditindaklanjuti pemerintah guna menindak penimbunan yang dapat menggangu stabilitas harga dan pasokan.

Gunawan mengatakan, impor pangan adalah kewenangan menteri, namun sebagai lembaga yang mengelola cadangan pangan pemerintah, sudah seharusnya pertimbangan dan perhitungan Bulog diperhatikan, sehingga impor pangan dilakukan secara tepat waktu dan jumlah, tidak merugikan petani dan tidak menyebabkan naiknya inflasi.

"Salah satu persoalan yang tidak tuntas karena belum adanya lembaga pangan, ialah masalah mafia pangan."

Ketiadaan neraca pangan, dikeluhkan oleh Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso. Dia mengeluhkan belum adanya neraca pangan, membuat kinerja lembaga stabilisator pangan yakni Bulog kurang bekerja maksimal. Menurutnya, dengan memiliki neraca pangan, pemerintah dan Bulog dapat mengatasi persoalan pangan secara nasional, misalnya ketika sedang dilanda cuaca buruk.
Halaman Selanjutnya....