Realisasi Anggaran Pemilu Capai 71,9 Persen

JAKARTA - Realisasi anggaran pemilu per April 2024 mencapai 27,5 triliun rupiah atau sekitar 71,9 persen dari pagu sebesar 38,3 triliun rupiah. Dana tersebut juga mencakup alokasi pemilihan umum daerah (pilkada) yang sebagian dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Penyaluran melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tercatat sebesar 25,2 triliun rupiah. "Anggaran digunakan untuk honorarium badan Adhoc, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, kebutuhan sarana teknologi informasi (IT)," ujar Menkeu dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2024 di Jakarta, Senin (27/5).

Anggaran itu juga digunakan untuk operasional dan honorarium pengawas Adhoc, pengawasan logistik pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, hingga penanganan pelanggaran dan penetapan hasil Pemilu 2024. Alokasi APBN untuk pemilu 2024 juga disalurkan melalui 14 kementerian/lembaga (K/L) sebesar 2,3 triliun rupiah.

Anggaran itu dimanfaatkan untuk pengamanan Pemilu serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pemenuhan alat material khusus (Almatsus) pengamanan pemilu, layanan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu hingga operasi keamanan siber dan sandi event pemilu.

Kemudian, untuk penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif serta PHPU presiden dan wakil presiden, pemantauan persidangan perkara pemilu, rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas pemilu dan pilkada, hingga supervisi permasalahan hukum dalam rangka penyelenggaraan pemilu.

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan anggaran pemilu telah disiapkan sejak 2022, di mana realisasi pada 2022 sebesar 3,1 triliun rupiah dan realisasi sementara 2023 sebesar 29,9 triliun rupiah. "Kita lihat belanja pemilu itu sebenarnya sudah dimulai pada 2022 dan bertingkat, puncaknya pada tahun ini saat tahun pemilu," ujar Sri Mulyani.

Alami Surplus

Secara umum, Menkeu melaporkan APBN 2024 per April lalu mengalami surplus sebesar 75,7 triliun rupiah. Angka tersebut sekitar 0,33 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Nilai surplus diperoleh dari jumlah pendapatan negara yang lebih tinggi dari belanja negara. Pendapatan negara tercatat sebesar 924,9 triliun rupiah per April 2024. Nilai itu setara dengan 33 persen dari target APBN sebesar 2.802,3 triliun rupiah. Kinerja pendapatan negara terkontraksi sebesar 7,6 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) bila dibandingkan dengan April 2023.

Berbeda dengan pendapatan negara yang terkontraksi, kinerja belanja negara mengalami peningkatan sebesar 10,9 persen yoy. Jumlah realisasi belanja negara yang telah disalurkan oleh Kementerian Keuangan hingga April 2024 tercatat sebesar 849,2 triliun rupiah atau setara 25,5 persen dari pagu APBN sebesar 3.325,1 triliun rupiah.