Rasio Kewirausahaan Bisa di Atas 5 Persen

JAKARTA - Tingkat rasio kewirausahaan Indonesia hingga akhir tahun ini akan setara dan selevel dengan negara-negara tetangga, seperti Singapura (7 persen), Malaysia (5 persen), dan Thailand (4 persen). Untuk mencapai itu, telah dilakukan

sinergi dengan seluruh stakeholder dari kementerian lain, gubernur, bupati, dan wali kota, hingga swasta.

"Kami optimistis hingga akhir tahun ini rasio kewirausahaan kita mencapai di atas 5 persen," kata Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga, pada acara Paparan 4 Tahun Kerja Pemerintahan Jokowi-JK dengan tema Kebudayaan dan Prestasi Bangsa, di Jakarta, Rabu (24/10).

Puspayoga menjelaskan, rasio kewirausahaan Indonesia sudah berada di 3,1 persen pada 2016, dari sebelumnya yang tak pernah beranjak dari 1,65 persen.

"Melalui sinergi dengan seluruh stakeholder dari kementerian lain, gubernur, bupati dan walikota, hingga swasta, saya optimistis akhir 2018 ini rasio kewirausahaan akan berada di atas 5 persen," kata Puspayoga.

Apalagi, lanjutnya, dengan adanya Revolusi Industri 4.0, akan terus mendorong peningkatan jumlah wirausaha di Indonesia. "Kita harus mampu menghadapi dan mengantisipasi Revolusi Industri 4.0. Kalau tidak, maka negeri ini hanya akan menjadi pasar bagi produk negara lain," tandas Menkop.

Puspayoga menambahkan, pihaknya akan lebih memprioritaskan kepada pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan pemerataan kesejahteraan. Untuk itu, pihaknya akan terus mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia.

Dari target penyaluran KUR tahun 2018 sebesar 123,6 triliun rupiah, per September 2018 sudah tersalurkan sebesar 100,1 triliun rupiah kepada 3.797.547 orang. "Dengan sisa waktu yang ada hingga akhir 2018, saya yakin target penyaluran KUR bisa kita capai," tegasnya.

Kendati demikian, Puspayoga mengakui bahwa masih ada beberapa kendala yang ditemui para pelaku usaha mikro dan kecil, khususnya terkait masalah agunan. Padahal, dengan maksimal kredit 25 juta rupiah tidak diberlakukan adanya agunan.

"Selama saya keliling ke daerah, masih ada yang mendapat kendala agunan seperti itu. Makanya, kita akan terus pantau secara mendalam dan turun ke lapangan untuk meminimalkan kendala agunan tersebut," tegasnya.

Tambah Penyalur

Ke depan, ungkap Puspayoga, koperasi sebagai penyalur KUR akan bertambah satu lagi menjadi tiga, setelah Kospin Jasa (Pekalongan) dan Kopdit Obo Mas (NTT). "Ada satu lagi KSP asal Badung, Bali, yang juga telah siap menjadi penyalur KUR bagi ratusan ribu anggotanya yang banyak bergerak di sektor usaha pariwisata."

Selain KUR, lanjut Menkop, pihaknya juga sudah berhasil mengakomodasi keluhan pelaku Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) di seluruh Indonesia, dengan dilakukannya penurunan tarif PPh Final dari 1 persen menjadi 0,5 persen bagi pelaku koperasi dan UMKM yang memiliki omzet bruto maksimal sebesar 4,8 miliar rupiah pertahun.

"Diharapkan, jika pemerataan kesejahteraan tercapai maka tingkat kemiskinan dan pengangguran juga otomatis akan ikut menurun," pungkas Puspayoga. ang/E-3