Rakyat Ingin Pelayanan Sertifikat Tak Berbelit

BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku optimis target sertifikasi jutaan lahan dapat dituntaskan pada pemerintahnya. Terlebih, sertifikasi tersebut sudah dicanangkan.

Agar hal itu tercapai, Presiden minta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terus mengawal program ini dan tidak membuat hal-hal yang menyulitkan.

"Rakyat menunggu untuk dilayani sertifikat yang murah dan tak berbelit-belit," ucap Presiden Jokowi saat memberikan sambutan penyerahan langsung 7.000 sertifikat hak atas tanah rakyat kepada warga Bogor di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/9).

Dari 7.000 sertifikat, sebanyak 4.000 sertifikat diberikan kepada warga Kota Bogor dan 3.000 sertifikat diserahkan untuk warga Kabupaten Bogor.

Presiden menuturkan, hingga kini target jutaan sertifikat yang harus diterbitkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang terus meningkat setiap tahunnya. Dari awal pencanangan yakni 5 juta target penerbitan sertifikat sudah terpenuhi. Bahkan, untuk tahun ini, jumlah tersebut akan bertambah menjadi 7 juta sertifikat.

"Tahun depan 9 juta sertifikat harus keluar. Saya yakin insyaallah bisa. Kita ini kalau sudah dikejar, diberi target, nyatanya juga bisa," jelas Presiden.

Presiden pun menambahkan perencanaan 9 juta sertifikat tersebut dilakukan karena masih banyaknya jumlah bidang tanah yang belum bersertifikat, yakni mencapai 80 juta bidang.

"Dari 126 juta bidang yang harusnya bersertifikat baru ada 46 juta. Itu berarti masih kurang 80 juta bidang tanah yang harus disertifikat oleh pemerintah. Setiap tahun saya cek kita hanya keluar sertifikat 500 ribu masih kurang 80 juta, berarti bapak, ibu menunggu 160 tahun? Mau enggak? 160 tahun nunggu sertifikat ini," ucap Presiden.

Jangan Mau Dikompori

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi kembali mengimbau kepada masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan persaudaraan antar sesama. Meski, nantinya terdapat perbedaan dalam pemilihan presiden pada 2019 mendatang.

Menurutnya, hal itu penting dilakukan. Sebab, banyak informasi yang diterima masyarakat terkait kabar yang belum tentu kebenarannya melalui media sosial.

"Jangan sampai dikomporkomporin, dipanas-panasin, antar teman tidak saling sapa, antar tetangga tidak saling sapa, jangan sampai. Saya titip, kita ini bersaudara," kata Presiden.

Presiden lalu mencontohkan, fitnah yang menyerang dirinya melalui media sosial dengan menyebut Presiden Jokowi merupakan bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI). fdl/AR-3