Rakyat di Daerah Harus Diberi Keadilan dalam Pembangunan Berbasis Teknologi

» Pemerataan pembangunan ke perdesaan harus menyiapkan listrik yang menunjang teknologi.

» ADB menyerukan agar negara-negara di Asia dan Pasifik mengambil langkah tegas mengatasi perubahan iklim sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi yang adil dan setara.

JAKARTA - Pemerintah diminta bertindak lebih adil dalam menggenjot pembangunan yang berbasis teknologi. Pembangunan berbasis teknologi tersebut diharapkan tidak hanya dinikmati masyarakat perkotaan, tetapi juga harus adil bagi masyarakat di perdesaan, terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).

Keadilan bagi masyarakat perdesaan itu bisa diwujudkan dengan membangun sarana dan prasarana yang memungkinkan mereka menikmati kemajuan teknologi terutama dengan menyediakan listrik.

Juru Kampanye Energi dan Perkotaan Walhi, Dwi Sawung, mengakui kalau pemerataan pembangunan ke perdesaan harus dilakukan dengan menyiapkan listrik yang menunjang teknologi. Khusus di daerah 3T, dari awal memang harus memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT) karena lebih efisien dan ramah lingkungan. "Pengembangan listrik berbasis EBT di daerah lambat. Padahal, tanpa listrik tidak mungkin ada teknologi. Makanya, di daerah 3T sering muncul riak-riak kecil untuk merdeka karena merasa terlupakan," katanya.

Padahal, mereka juga berharap bisa mengakses pendidikan dan informasi secara online yang sama dengan masyarakat di perkotaan. Begitu pula dalam kehidupan ekonomi, mereka sulit membangun industri kecil tanpa pasokan listrik yang memadai.

Sementara di negara-negara lain, para petani dan nelayan sudah sangat familiar menggunakan teknologi tinggi dalam pengolahan dan pemasaran produk-produk mereka.

Lebih lanjut dikatakan, pemerintah pusat pun seolah tidak mengerti dengan kebutuhan listrik yang cocok di daerah. Pola pikir pemerintah sangat melekat dengan pembangunan jaringan listrik besar-besaran dengan biaya investasi triliunan rupiah. Akibatnya, yang terjadi pemborosan anggaran ribuan triliun rupiah untuk membangun energi kotor. Selain tidak efisien, juga memperluas emisi karbon hingga ke daerah yang mengancam kesehatan rakyat.

Masih condongnya pemerintah membangun pembangkit listrik berbasis energi fosil karena para pengusaha batu bara sengaja meniupkan isu seolah-olah pembangkit listrik panel surya lebih mahal. Padahal, mereka sebenarnya tahu kalau hampir semua PLTU didatangkan dari Tiongkok atau impor. "Tidak satu pun pembangkit dibangun di sini, semuanya impor. Itu pun masih harus datangkan batu bara dan diesel," katanya.

Sedangkan pembangkit energi tenaga surya dan angin sudah ada dengan sendirinya dan tidak perlu dikirim dengan biaya mahal. Jika dibandingkan, harga energi dari PLTU dua kali lebih mahal dan tiap tahun pasti lebih mahal. Sedangkan energi bersih, semakin lama makin murah. Meskipun kebutuhannya naik, tidak ada lagi biaya tambahan, karena teknologi semakin murah seiring kenaikan volume pemakaian.

"Inilah yang membuat Indonesia sulit bersaing dengan negara lain karena tidak ada listrik," katanya.

Kepentingan Pribadi

Komitmen membangun EBT sendiri masih diragukan karena lamban dan di satu sisi masih gencar membangun PLTU yang menggunakan batu bara. Para pengambil keputusan dinilai terlalu banyak dipengaruhi kepentingan primitif, yaitu kepentingan pribadi, bukan memikirkan kemajuan rakyat.

Padahal, suhu di Indonesia sebagai salah satu penyumbang emisi karbon global yang terbesar setelah Tiongkok, Jepang, dan India terus meningkat karena disusupi kepentingan pengusaha yang mencari keuntungan dari energi kotor.

"Di daerah harus mengutamakan EBT karena lokasi, jarak, dan demografi tidak cocok dengan energi fosil yang memerlukan pasokan bahan bakar dari luar dan tersentral," tegas Sawung.

Kalau mau memacu penurunan emisi karbon, dia mengusulkan agar EBT tidak hanya dibangun di perdesaan, tapi juga diperluas hingga ke kota-kota besar karena lebih murah, efisien, dan ramah lingkungan. "Mau tidak mau, daerah dengan konsumsi energi besar harus beralih juga ke energi terbarukan," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Energi Watch, Mamit Setiawan, mengatakan memenuhi kebutuhan listrik di perdesaan maka yang paling memungkinkan adalah EBT karena biayanya lebih murah. Sementara pembangkit konvensional biayanya sangat mahal untuk membangun infrastruktur dan sumber energinya merusak lingkungan.

"Pemerintah dalam mendistribusi energi juga harus adil, jangan hanya wilayah yang padat saja mendapatkan akses listrik, tetapi saudara kita di 3T sulit mendapatkannya. Makanya ada plesetan 3T adalah tertinggal, terpencil, dan terlupakan. Program elektrifikasi harus benar-benar dijalankan dan dinikmati dalam jangka panjang," kata Mamit.

Secara terpisah, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengatakan pembangunan EBT di daerah 3T penting dan harus dipercepat untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Langkah Tegas

Dalam Konferensi Iklim Internasional 2021 antara Kementerian Keuangan Indonesia dengan ADB, Kamis (22/7) President Asian Development Bank (ADB), Masatsugu Asakawa, dari Manila, menyerukan agar negara-negara di Asia dan Pasifik mengambil langkah tegas untuk mengatasi perubahan iklim sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi yang adil dan setara di tengah pandemi Covid-19.

"Langkah-langkah untuk menangani perubahan iklim saat ini tidak hanya mendesak, tetapi juga berkaitan erat dengan pemulihan yang inklusif dan berkelanjutan," tegas Asakawa.

"Melalui komitmen bersama dan kolaborasi internasional, kita dapat bertransisi ke emisi nol bersih dan mencapai ketangguhan iklim, sehingga kawasan kita akan menjadi lebih kuat," tutupnya.

n ers/E-9