Putuskan Cawapres Golkar di Rapimnas

Sebagai intitusi yang sangat strategis, partai harus memelopori diri dengan proses demokratisasi dalam penentuan cawapres. Suara DPD I dan II perlu didengar.

Jakarta - Potensi perpecahan dalam partai politik dalam proses pencalonan wakil presiden yang diusung untuk mendampingi Jokowi cukup besar. Untuk menghindari konflik dan friksi serta perpecahan, maka mekanisme internal partai harus digunakan untuk memutuskan siapa saja yang akan dicalonkan.

"Saya mengamati, persaingan untuk mendapatkan posisi Wapres Jokowi sangat tinggi, sementara sinyal dari Jokowi akan memilih siapa belum jelas. Karena itu secara internal partai harus melakukan proses yang transparan dan demokratis. Kalau di Golkar, saya usulkan digelar Rapat Pimpinan Nasional," ujar anggota Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar, Anwar Arifin ketika berbicara dalam diskusi bertema "Koalisi Elite Vs Kader: Pencapresan dan Ancaman Perpecahan Parpol" di Gado-Gado Boplo, Jalan Geja Theresia, Menteng, Minggu (27/5) petang.

Anwar Arifin menegaskan, tidak sulit bagi Golkar untuk segera menggelar Rapimnas dan mendengarkan suarasuara DPD I dan II guna menjaring siapa saja yang layak dan pantas untuk menjadi Cawapres. Lebih lanjut Anwar Arifin menyatakan, tujuan Rapimnas adalah untuk menjaga soliditas partai.

Karena belum ada sinyal yang jelas dari Jokowi, maka Rapimnas bis aputuskan 3-5 nama, baik figur muda maupun senior. "Kalau saat ini Ketua umum Airlangga digadang gadang sebagai Cawapres boleh saja, itu masih bersifat pribadi. Tapi dalam pencalonan wakil presiden kan bukan urusan pribadi. Ini urusan partai dan menyangkut masa depan partai.

Jadi prosesnya harus demokratis dan terbuka. Maka Rapimnas adalah yang terbaik, sehingga suara-suara yang berbeda bisa disatukan dan jika sudha diputuskan, semua harus patuh," papar Anwar Arifin yang beberpa periode menjadi anggota DPR RI. Diskusi juga menampilkan narasumber Direktur Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra) Poempida Hidayatullah, Ketua DPP PSI Tsamara Amany, Direktur LIMA, Ray Rangkuti, dan Direktur Eksekutif Lembaga Suirvei Indepeneden Nusantara (LSIN) Yassin Muhammad selaku pelaksana diskusi.

Ketua Umum Orkestra, Poempida Hidayatullah setuju dengan Anwar Arifin agar Golkar melaksanakan proses dan mekanisme di internal secara demokratis. Karena itu forum yang transparan dan demokratsi adalah Rapimnas dengan agenda khusus membahas pencalonan wakil presiden. Sementara itu Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsmara Amany juga setuju partai harus melakukan proses demokrasi di internal agar calon yang terpilih punya legitimasi kuat.

"Kalo PSI karena tridak mencalonkan wapres dan mendukung Jokowi, maka mendukung fgur yang muncul melalui ajang voting. Direktur Eksekutif LSIN Yassin Muhammad dalam paparannya mengatakan, dalam fatsun politik, tentu saja keputusan rekomendasi Parpol terhadap dukungan Capres melalui Rapimnas, Mukernas, Rakernas semestinya merupakan sebuah keputusan yang mengikat terhadap seluruh elemen Parpol meliput pengurus, kader atau bahkan hingga sampai di level simpatisan. Keputusan rekomendasi dukungan Capres adalah sah sebagai mekanisme parpol, konsekwensinya akan mengikat sikap politik dan/atau pilihan politik yang tunggal, atau solid, atau utuh kepada semua elemen Parpol. rag/sur/AR-3