![Putusan Praperadilan Pegi Harus Jadi Pembelajaran](https://koran-jakarta.com/images/article/putusan-praperadilan-pegi-harus-jadi-pembelajaran-240709225440.jpg)
Putusan Praperadilan Pegi Harus Jadi Pembelajaran
![Putusan Praperadilan Pegi Harus Jadi Pembelajaran](https://koran-jakarta.com/images/article/putusan-praperadilan-pegi-harus-jadi-pembelajaran-240709225440.jpg)
Ketua Ombudsman Republik Indonesia Mokhammad Najih membuka Rapat Kerja Nasional I Ombudsman RI 2024 di Jakarta, Selasa (9/7/2024).
Ombudsman RI berharap keputusan praperadilan Pegi Setiawan menjadikan Polri tetap bekerja sesuai koridor dan tidak mencederai masyarakat. Terlebih Polri sebagai penegak hukum serta pelindung masyarakat.
JAKARTA - Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengapresiasi putusan Pengadilan Negeri Bandung atas gugatan praperadilan Pegi Setiawan soal penetapan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, Jawa Barat (Jabar).
"Kita mengapresiasi atas putusan pengadilan yang menilai bahwa proses penetapan tersangka atas nama Pegi itu kemudian mendapat koreksi. Ini satu kabar yang perlu kita apresiasi dari kinerja peradilan dan penegak hukum," kata Najih di sela Rapat Kerja Nasional I Ombudsman RI 2024 di Jakarta, Selasa (9/7).
Kendati penetapan tersangka oleh kepolisian terhadap Pegi dibatalkan demi hukum, Najih percaya Polri bertugas melayani masyarakat dan berkomitmen terhadap fungsinya. "Ya, kita percaya kepada Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas melayani masyarakat untuk betul-betul konsisten dan komitmen terhadap fungsinya apalagi dengan tagline-nya yang presisi," ujar dia.
Najih berharap kepolisian terus bekerja sesuai dengan koridor dan tugasnya sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat.
Dia mengingatkan jangan sampai masyarakat tercederai dengan upaya kepolisian dalam melayani dan melindungi masyarakat. "Ombudsman terus mengingatkan agar kepolisian tetap komitmen untuk menjalankan tugas dan fungsi yang utama, yaitu menjaga ketertiban, memberikan perlindungan kepada masyarakat," ujarnya.
Najih menjelaskan lembaganya sedang mendalami laporan masyarakat yang masuk maupun inisiasi Ombudsman soal ada atau tidaknya malaadministrasi dalam penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eky tersebut.
Sebelumnya, PN Bandung mengabulkan permohonan gugatan praperadilan yang diajukan tim kuasa hukum Pegi Setiawan terhadap Kepolisian Daerah (Polda) Jabar. "Mengadili, mengabulkan praperadilan proses penetapan kepada pemohon atas nama Pegi Setiawan dinyatakan tidak sah dan dibatalkan demi hukum," kata Hakim tunggal Eman Sulaeman pada sidang putusan di PN Bandung, Senin (8/7).
Hakim lantas memerintahkan Polda Jabar untuk segera membebaskan Pegi Setiawan dari tahanan. "Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan dan memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dan memulihkan harkat martabat seperti semula," kata Eman.
Menurut hakim, penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka pembunuhan terhadap Vina dan Rizky alias Eky pada tahun 2016 oleh Polda Jabar tidak sesuai dengan prosedur dan tidak sah menurut hukum.
Tugas Ombudsman
Dalam kesempatan itu, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyelesaikan sebanyak 4.073 laporan masyarakat hingga 30 Juni 2024.
"Dengan total laporan yang telah diselesaikan sebanyak 4.073 laporan dari target 9.672 laporan, berarti capaian keseluruhan sebesar 42,11 persen, kita masih perlu mendorong penyelesaian laporan masyarakat yang menjadi tugas utama Ombudsman RI," ucap Najih.
Ia menjelaskan, khusus penyelesaian laporan di kantor pusat Ombudsman RI telah mencapai 605 dari target 737 laporan atau setara dengan 82,09 persen capaian. Ant/S-2
Redaktur : Sriyono
Komentar
()Muat lainnya