Pungli Jalanan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecewa tidak ada laporan dari bawahan. Padahal, terdapat begitu marak pungutan liar (pungli) yang dialami sopir-sopir truk pengangkut sembako di jalanan. Presiden Jokowi baru mengetahui pungli jalanan yang masih marak dari para sopir yang diundang ke Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/5). Presiden mengaku hanya mendengar sedikit. Presiden kaget karena ternyata begitu marak pungli jalanan yang menyusahkan para sopir angkutan.

Padahal, sopir-sopir itu mengangkut kebutuhan sembako yang digunakan masyarakat. Jelas saja Presiden marah karena ini mempertinggi biaya, sehingga harga jual barang-barang sembako naik. Ini membebani karena memberi cost tambahan. Dalam era Orde Baru sopir pengangkut sembako dari Jawa ke Sumatera dan sebaliknya, mengaku setidaknya menyiapkan 20 amplop yang telah diisi uang untuk diberikan di setiap pos pemeriksaan. Ternyata praktik pemerasan aparat kepada para sopir masih berlanjut hingga kini, meski Indonesia telah lama memasuki Era Reformasi.

Presiden Jokowi langsung memerintahkan Menteri Perhubungan Budi Karya dan Wakil Kepala Polri Komjen Pol Syafruddin yang hadir dalam pertemuan dengan para sopir segera memberantas pungli-pungli yang dikeluhkan sopir-sopir. "Sikat semua," perintah Presiden Jokowi. Presiden minta preman-preman dan aparat yang berperilaku preman yang biasa malak sopir agar disikat semua. Presiden menyebut pemberantasan preman-preman pemalak ini menjadi pekerjaan besar Polri dan Perhubungan.

Perintah Presiden Jokowi jelas dan tegas. Presiden minta aparat preman atau preman betulan harus disikat. Pertanyaannya, apakah Polri dan Perhubungan antusias menyambut perintah Presiden tersebut agar menyikat para preman? Berdasar pengalaman, rasanya setelah keluar dari Istana, perintah tersebut terbang dibawa angin seperti perintah-perintah yang selama ini diberikan Presiden.

Sebab tidak perlu mengumpulkan para sopir, Polri dan Perhubungan mestinya tahu bahwa di jalanan selalu ada pemalakan terhadap para sopir truk yang membawa sembako tersebut. Mustahil kalau Polri dan Perhubungan tidak tahu banyak terjadi pemalakan. Kalau tidak tahu, berarti, dua institusi itu pura-pura tidak tahu.
Halaman Selanjutnya....