Publik Diharapkan Aktif Gaungkan Pemilu 2024

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengajak masyarakat untuk turut serta berpartisipasi aktif dan terlibat dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilu 2024.

Menurut dia, dari hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) pada 23-28 Mei 2022 menunjukkan hanya 43 persen masyarakat yang tahu pelaksanaan Pemilu 2024.

"Ini tentu memprihatinkan, maka Komisi II DPR RI secara intensif bekerja sama dengan KPU menyelenggarakan sosialisasi mengenai Pemilu 2024 untuk menyebarkan informasi terkait dengan pemilu secara lebih luas kepada masyarakat," kata Guspardi di Jakarta, Senin (31/10).

Dia mengatakan sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi masyarakat yang mempunyai hak pilih dimaksudkan agar publik dapat mengetahui informasi tentang kepemiluan dan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk aktif dalam pemilu.

Selanjutnya, menurut dia, diharapkan adanya upaya masyarakat untuk terlibat dalam setiap tahapan pemilu sebagai pemilih, penyelenggara, maupun sebagai peserta pemilu. "Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, masyarakat yang punya hak pilih harus memastikan terdaftar sebagai pemilih dan paham hak dan kewajiban nya serta mengetahui kapan pemungutan suara dilaksanakan," ujarnya.

Guspardi mengatakan masyarakat harus tahu siapa saja calon yang berkontestasi dengan melihat rekam jejak sehingga harus memilih calon yang bisa mewakili aspirasi masyarakat.

Selain itu, menurut dia, masyarakat jangan terpengaruh dengan iming-iming sejumlah uang untuk memilih seseorang, sehingga tolak politik uang dan memilih berdasarkan hati nurani.

Dia mengajak semua masyarakat menyambut Pemilu 2024 untuk mendorong terciptanya pemilu yang berkualitas dan berintegritas, serta pemilih yang berdaulat.

Belum Tahu

Sebelumnya, Pemantau Pemilu Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) merilis hasil survei yang menunjukkan bahwa 50 persen pemilih pemula belum mengetahui penyelenggara pemilu.

Koordinator Nasional Pemantau Pemilu PB PMII Hasnu Ibrahim dalam keterangannya yang diterima, di Kupang, Minggu, mengatakan bahwa dalam survei yang dilakukan selama 1 hingga 29 Oktober 2022 menunjukkan masih terdapat responden belum mengetahui lembaga penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"80 persen pemilih pemula mengetahui lembaga KPU, dan 20 persen pemilih pemula belum mengetahui KPU," katanya berdasarkan hasil survei dalam kegiatan survei dan diskusi publik dengan tajuk 'Partisipasi Pemilih Pemula dan Ancaman Menjelang Pemilu 2024".