Proyek PINA Kurang Diminati Investor

Sejumlah permasalahan meliputi pembebasan lahan, perizinan, dan pendanaan ditengarai menjadi penyebab proyek infrastruktur tak menarik bagi investor.

Jakarta - Pemerintah harus membantu mempercepat pembebasan lahan proyek infrastruktur sinkronisasi perizinan pusat dan daerah. Langkah itu diharapkan agar proyek infrastruktur dengan skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) menjadi lebih menarik bagi investor. "Sekitar 40 persen problem proyek infrastruktur kita ada di pembebasan lahan," ujar Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, di Jakarta, Selasa (6/3).

Menurut Bhima, kinerja Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang diharapkan bisa menjadi solusi persoalan pembebasan lahan, masih belum efektif. Sebab, pemerintah tidak bisa mengatur kenaikan harga tanah sehingga ketika informasi proyek bocor, makelar tanah selalu bermain. Selain soal pembebasan lahan, Bhima juga menyoroti soal perizinan terutama antara pemerintah pusat dan daerah yang sering kali tidak sinkron satu sama lain.

"Proses perizinan harus disinkronkan antara pusat daerah. Pemerintah sudah keluarkan perpres soal satgas investasi, tinggal implementasinya dipercepat," katanya. Dia juga menyebutkan perlunya ada insentif fiskal bagi swasta yang masuk ke proyek infrastruktur bisa berupa tax allowance atau tax holiday. Kemudian, dari sisi pembiayaan, perlu adanya kemudahan dalam mendapatkan pendanaan. "Misalkan sindikasi bank BUMN untuk salurkan kredit dengan bunga murah atau diskon pajak bagi penerbitan obligasi swasta," ujarnya.

Saat ini, terdapat 69 persen komitmen Penanaman Modal Dalam Negeri (PDMN) dan 73 persen komitmen Penanaman Modal Asing (PMA) tak terealisasi. Berdasarkan data Kemenko Perekonomian, sebanyak 190 komitmen investasi senilai 351 triliun rupiah dan 50 miliar dolar AS mangkrak atau belum terealisasi.
Halaman Selanjutnya....