Proses Cawagub DKI Korbankan Layanan Publik

"Wagub itu punya rakyat. Jadi, sudah semestinya rakyatlah yang harus memilih pemimpinnya. Dalam hal ini, DPRD DKI Jakarta menjadi representasi rakyat tersebut sebagai wakilnya di parlemen. Jangan malah, ini menjadi diklaim punyai partai tertentu," ujar Ruddin.

Menurutnya, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memenangkan Pilkada 2017 lalu dengan suara 57 persen. Namun, jika suara dua partai pengusung di parlemen, yakni PKS dan Gerindra disatukan, hanya sebesar 25 persen. Artinya, ada 32 persen suara rakyat Jakarta yang berhak juga dalam penentuan kandidat wagub DKI Jakarta.

"Sudahlah. Tinggal masing-masing partai pengusung itu menyerahkan dua nama kandidat wagub sesuai aturan. Dari Gerindra satu calon dan dari PKS satu calon. Biarkan nanti kami yang memilihnya di sini. Jangan diklaim, kursi wagub itu milik partai tertentu," tegasnya.

Terkait dengan fit and proper test, politisi senior PKS, Triwisaksana menyesalkan adanya badan fit and proper test tersebut. Menurutnya, badan itu akan mengkerdilkan kapabilitas calon wagub yang akan diusung PKS.

Selama ini, ungkapnya, tidak pernah ada wakil gubernur, gubernur atau kepala daerah lainnya di tempat lain melakukan uji fit dan proper test terlebih dahulu. Seharusnya, ucap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu, kandidat wagub DKI Jakarta hanya diperkenalkan tanpa diuji kapabilitasnya.
Halaman Selanjutnya....