Proses Cawagub DKI Korbankan Layanan Publik

Fit and proper test untuk menguji kelayakan calon wakil gubernur dinilai tidak efektif.

JAKARTA - Proses politik yang terjadi antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra terkait calon wakil gubernur DKI mengorbankan pelayanan publik di Jakarta

"Sepertinya ada nego politik di antara dua partai, itu hal yang lumrah. Namun, pelayanan publik jadi terkorbankan," ujar Pengamat Kebijakan Publik, Rissalwan, di Jakarta, Jumat (9/11)

Pelayanan publik yang dimaksud mengingat Gubernur DKI, Anies Baswedan telah cukup lama bekerja tanpa wagub, sehingga masalah pada akhir tahun seperti anggaran, banjir, dan sebagainya akan membuat gubernur kewalahan dalam menanganinya.

Idealnya tugas pemerintahan dipegang oleh dua orang, yakni gubernur dan wagub, meski Anies pernah mengatakan dirinya tidak merasa kesulitan bekerja sendirian.
Halaman Selanjutnya....