Proses Cawagub DKI Korbankan Layanan Publik

Fit and proper test untuk menguji kelayakan calon wakil gubernur dinilai tidak efektif.

JAKARTA - Proses politik yang terjadi antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra terkait calon wakil gubernur DKI mengorbankan pelayanan publik di Jakarta

"Sepertinya ada nego politik di antara dua partai, itu hal yang lumrah. Namun, pelayanan publik jadi terkorbankan," ujar Pengamat Kebijakan Publik, Rissalwan, di Jakarta, Jumat (9/11)

Pelayanan publik yang dimaksud mengingat Gubernur DKI, Anies Baswedan telah cukup lama bekerja tanpa wagub, sehingga masalah pada akhir tahun seperti anggaran, banjir, dan sebagainya akan membuat gubernur kewalahan dalam menanganinya.

Idealnya tugas pemerintahan dipegang oleh dua orang, yakni gubernur dan wagub, meski Anies pernah mengatakan dirinya tidak merasa kesulitan bekerja sendirian.

Mengenai tim seleksi cawagub DKI, jelas Rissalwan, akan lebih efektif bila dilakukan proses rembuk dengan melibatkan Anies dibandingkan membuat tim seleksi yang berdasarkan tradisi di PKS, yakni adanya proses pemilihan internal.

Rissalwan melihat Anies sebagai sosok yang berasal dari luar PKS dan belum tentu "nurut" dengan parpol tersebut, karena jika Anies mencari kriteria seperti Sandiaga Uno dari kader PKS maka hal itu dinilai sulit. "Anies sebagai orang yang dipilih PKS, dia menepati semua janji politiknya, seperti menutup alexis, reklamasi. Sebagai politisi dia bagus, namun seharusnya dari sisi pelayanan publik jangan terlalu lama kekosongan wagub," tambahnya.

Rissalwan berharap agar Anies bersikap tegas dengan memberikan tenggat waktu untuk menentukan wakil gubernur sebelum akhir tahun.

Kompromi Politik

Selain itu, Anggota DPRD DKI Jakarta Ruddin Akbar Lubis menyesalkan adanya kompromi politik yang dilakukan partai Gerindra dan PKS dalam menentukan kandidat wakil gubernur DKI Jakarta. Terlebih, kursi wagub itu diklaim menjadi jatah PKS sebagai salah satu partai pengusung Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta

"Wagub itu punya rakyat. Jadi, sudah semestinya rakyatlah yang harus memilih pemimpinnya. Dalam hal ini, DPRD DKI Jakarta menjadi representasi rakyat tersebut sebagai wakilnya di parlemen. Jangan malah, ini menjadi diklaim punyai partai tertentu," ujar Ruddin.

Menurutnya, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memenangkan Pilkada 2017 lalu dengan suara 57 persen. Namun, jika suara dua partai pengusung di parlemen, yakni PKS dan Gerindra disatukan, hanya sebesar 25 persen. Artinya, ada 32 persen suara rakyat Jakarta yang berhak juga dalam penentuan kandidat wagub DKI Jakarta.

"Sudahlah. Tinggal masing-masing partai pengusung itu menyerahkan dua nama kandidat wagub sesuai aturan. Dari Gerindra satu calon dan dari PKS satu calon. Biarkan nanti kami yang memilihnya di sini. Jangan diklaim, kursi wagub itu milik partai tertentu," tegasnya.

Terkait dengan fit and proper test, politisi senior PKS, Triwisaksana menyesalkan adanya badan fit and proper test tersebut. Menurutnya, badan itu akan mengkerdilkan kapabilitas calon wagub yang akan diusung PKS.

Selama ini, ungkapnya, tidak pernah ada wakil gubernur, gubernur atau kepala daerah lainnya di tempat lain melakukan uji fit dan proper test terlebih dahulu. Seharusnya, ucap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu, kandidat wagub DKI Jakarta hanya diperkenalkan tanpa diuji kapabilitasnya.

"Seharusnya hanya memperkenalkan bukan test, calon PKS dikenalkan ke Gerindra. khususnya ya, pkspks ya buat apa. calonnya dari PKS. Ya sudah pasti mantaplah.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku tidak akan mengintervensi badan fit and proper yang dibentuk PKS dan Gerindra terus. Menurutnya, penentuan kandidat Wagub DKI Jakarta diserahkan sepenuhnya kepada partai pengusung. Anies mengaku tidak terlibat sama sekali di dalamnya.pin/P-5