Prosedur Ekspor Kendaraan CBU Dipermudah

JAKARTA - Pemerintah menerbitkan Peraturan Dirjen Bea Cukai nomor PER-01/BC/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang simplifikasi prosedur ekspor kendaraan bermotor dalam keadaan utuh/ Completely Build Up (CBU).

Kebijakan tersebut ditujukan untuk memudahan ekspor sehingga diharapkan bisa menekan defisit neraca transaksi berjalan atau current account deficit (CAD). "Simplifikasi prosedur ekspor kendaraan bermotor CBU ini merupakan salah satu kebijakan jangka pendek yang diambil pemerintah,diharapkan efeknya akan segera meningkatkan nilai ekspor kita," kata Menko Perekonomian Darmin Nasution saat meninjau pelaksanaan kebijakan Simplifikasi di Pelabuhan Indonesia Kendaraan Terminal (IKT) Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (12/2).

Menurut Darmin, dalam peraturan tersebut, pemerintah mendorong percepatan proses ekspor dengan memberikan kemudahan berupa pemasukan kendaraan CBU ke Kawasan Pabean tempat pemuatan sebelum pengajuan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang(PEB), pemasukan tidak memerlukan Nota Pelayanan Ekspor (NPE),dan pembetulan PEB paling lambat tiga hari sejak tanggal keberangkatan kapal.

Sebelum aturan baru itu berlaku, setiap kendaraan bermotor yang akan diekspor wajib mengajukan PEB, menyampaikan NPE, dan apabila terdapat kesalahan maka pembetulan jumlah dan jenis barang harus dilakukan paling lambat sebelum masuk Kawasan Pabean sehingga butuh waktu lebih lama.

Proses Pengelompokan

Selain itu masih memerlukan proses grouping atau pengelompokan ekspor yang sangat kompleks, seperti berdasarkan waktu keberangkatan kapal, negara tujuan, vehicle identification number (VIN), jenis transmisi, sarana pengangkut,waktu produksi,dan lainnya.

Bahkan,beberapa perusahaan manufaktur yang tidak memiliki yard/ lapangan harus menyewa yard/ lapangan di tempat lain untuk melakukan kegiatan tersebut. Ini intinya adalah menghilangkan beberapa tahapan dalam mengekspor kendaraan CBU,dan pada akhirnya (eksportir) mendapat insentif dalam bentuk penghematan biaya-biaya ekspor," kata Darmin.

Dengan pengaturan yang baru, proses ekspor dipercepat dengan cara mengintegrasikan data yang masuk pada in house system IKT, dan sistem di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang kemudian dilakukan barcode scanning terhadap VIN setiap kendaraan bermotor yang akan naik ke atas kapal untuk diekspor.

Data Bea Cukai menunjukkan sejumlah studi telah dilakukan untuk memproyeksikan efek positif dari pemanfaatan aturan tersebut, misalnya yang dilakukan PT Astra Daihatsu Motor (ADM), menunjukkan dengan simplifikasi prosedur menurunkan average stock level sebesar 36 persen dari 1.900 unit/ bulan menjadi 1.200 unit/ bulan.

Kebutuhan truk untuk transportasi juga turun 19 persen per tahun sekitar 685 juta rupiah dari 26 unit menjadi 21 unit, dan biaya logistik turun hingga 10 persen.

bud/E-10