Program Pengentasan Kemiskinan Harus Produktif

JAKARTA - Pemerintah diharapkan semakin optimal menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) agar bisa mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan pada akhir 2021.

Guru Besar Sosiologi Ekonomi Universitas Airlangga, Bagong Suyanto, yang diminta pendapatnya, mengatakan program pengentasan kemiskinan pemerintah harus produktif dalam rangka pemulihan ekonomi, dengan memperhatikan pemerataan.

"Upaya penanggulangan kemiskinan sering kontraproduktif karena kesalahan pemerintah memahami kemiskinan. Kemiskinan sering dianggap hanya sekadar masalah ekonomi," kata Bagong.

Sementara itu, Peneliti dari Kelompok Kajian Perlindungan Sosial dan Tenaga Kerja LPEM Universitas Indonesia, Muhammad Hanri dan Nia Kurnia Sholiha, mengatakan pada tahun 2020, pemerintah menganggarkan 695,2 triliun rupiah program PEN, salah satunya untuk menjaga tingkat konsumsi masyarakat. Anggaran PEN paling besar dialokasikan untuk perlindungan sosial 33 persen dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 17 persen.

"Bantuan dan stimulus mulai diberikan pada akhir Juni 2020, sehingga belum terlalu berdampak pada September 2020," kata Hanri.

Per September 2020, realisasi PEN untuk perlindungan sosial dan UMKM masing-masing baru terealisasi 67 dan 48 persen, sehingga angka kemiskinan dan ketimpangan pada periode ini diduga salah satunya stimulus PEN belum dirasakan masyarakat.

Seiring dengan realisasi anggaran yang meningkat hingga 72 persen pada akhir 2020, upaya pemulihan ekonomi melalui pemberian stimulus mulai menunjukkan hasil, terutama masyarakat di level bawah yaitu kelompok masyarakat yang paling terdampak akibat adanya pembatasan kegiatan ekonomi. Dugaan itu didukung dengan perbaikan jumlah dan persentase penduduk miskin serta ketimpangan yang diukur dengan gini rasio secara total pada Maret 2021 tercatat 0,384 dibandingkan dengan posisi September 2020 yang masih 0,385.

Meningkat Tajam

Sementara itu, Nia Kurnia Sholiha menambahkan, pembatasan aktivitas masyarakat juga memengaruhi tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia. TPT pada Agustus 2020 tercatat 7,07 persen atau meningkat tajam karena kontraksi ekonomi.

Menurut Nia, upaya pemerintah juga dilakukan pada sisi supply dengan insentif pajak untuk sektor usaha sebesar 116,31 triliun rupiah dan bantuan untuk UMKM 120,61 triliun rupiah.

"Studi yang dilakukan LPEM UI dan Himbara pada 2020 menunjukkan bahwa penempatan dana pemerintah di Himbara untuk membantu restrukturisasi kredit UMKM agar mencegah melakukan pengurangan pekerja belum optimal menahan laju peningkatan TPT pada Agustus 2020," kata Nia.

Pada 2021, jelasnya, pemerintah menganggarkan 699,43 triliun rupiah untuk PEN. Sebesar 27,3 persen digunakan untuk dukungan terhadap korporasi dan UMKM, 25,1 persen untuk dukungan kesehatan, 21,6 persen untuk perlindungan sosial serta program prioritas dan insentif usaha masing-masing sebesar 17,9 persen dan 8,1 persen.

"Sampai dengan Agustus 2021, terlihat bahwa stimulus untuk usaha merupakan salah satu alokasi yang paling baik penyerapannya 81,4 persen. Selain itu, realisasi untuk bantuan korporasi dan UMKM juga tercatat sudah mencapai 34,4 persen. Dengan performa ini, diharapkan sektor usaha menjadi lebih menggeliat dan sisi permintaan tenaga kerja juga terjaga," kata Nia.