Program Pendidikan Dewan Minta Jakarta Hadirkan Sekolah Swasta Gratis

JAKARTA - Anggota DPRD Jakarta minta Pemerintah Provinsi untuk mengimplementasikan sekolah gratis sekolah swasta tahun depan. "Jika tidak diwujudkan, akan ada ketimpangan akses pendidikan sekolah negeri dan swasta," tutur anggota DPRD Jakarta, Basri Baco, Sabtu.

Menurutnya, peserta didik sekolah negeri mendapat pendidikan gratis. Sedangkan yang bersekolah swasta harus membayar. Basri menyebut sekitar 50 persen peserta didik sekolah negeri Jakarta berasal dari keluarga mampu secara ekonomi. Padahal sekolah negeri Jakarta tidak memungut biaya, alias gratis.

Sebaliknya, mayoritas siswa yang bersekolah swasta justru dari kalangan keluarga kurang mampu. Tapi mereka harus membayar biaya sekolah. "Fakta hari ini juga siswa-siswa sekolah swasta yang tidak gratis tersebut, khususnya tingkat 1, 2 dan 3, mereka 100 persen berasal dari keluarga kurang mampu dan harus membayar sekolah," tandasnya.

Basri menilai program ini bukan hanya sebuah usulan, tetapi sudah menjadi tuntutan wajib yang harus diwujudkan. "Jika program sekolah gratis ini bisa terealisasi mulai tahun depan, banyak masalah bisa diatasi. Tidak ada lagi anak yang putus sekolah hanya karena orang tuanya tidak mampu membayar biaya sekolah swasta," ucapnya.

Lebih jauh Basri juga menyoroti kasus-kasus di mana anak-anak terpaksa dipulangkan atau ijazah mereka ditahan karena orang tua tidak mampu melunasi tunggakan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) sekolah swasta. Dengan program ini, diharapkan kasus-kasus semacam itu tidak akan terjadi lagi.

Selain itu, Basri mencatat bahwa program sekolah gratis sudah berhasil diwujudkan di beberapa daerah. Dia pun mengajak Pemprov Jakarta segera mempersiapkan anggaran melalui perubahan APBD 2024 agar program ini dapat dilaksanakan tahun 2025. "Untuk meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat, pendidikan adalah kuncinya. Program sekolah gratis adalah langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut," tegasnya.

Sementara itu, ada 150 pelajar SMP, SMA, dan SMK mengikuti pembinaan kesadaran hukum dan sosialisasi pencegahan tawuran. Acara diadakan di SMK Negeri 51 Jakarta, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. "Kasus tawuran perlu diantisipasi sejak dini dengan melakukan sosialisasi dan edukasi di setiap sekolah," kata Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Jakarta Timur, Dedi Efrizal.

Menurut Dedi, kegiatan ini menindaklanjuti hasil pertemuan jajaran pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Timur. Maka, kegiatan tersebut perlu mendapat dukungan masyarakat dan guru agar pembinaan terhadap pelajar dapat optimal.

"Siswa harus belajar. Jangan sampai tersangkut masalah hokum. Jangan tidak terlibat tindakan negatif seperti tawuran dan penyalahgunaan narkoba," pinta Dedi.