Program BNPT Dinilai Bisa Jadi Rujukan Penanganan Terorisme di ASEAN

JAKARTA - Pengamat terorisme dari Indonesian Terrorist Watch, Al Chaidar menyebut program Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bisa menjadi rujukan dalam upaya kontraterorisme di kawasan organisasi negara-negara Asia Tenggara (ASEAN).

"ASEAN perlu melakukan terobosan baru dalam menangani terorisme. BNPT sudah memulainya dengan program humanisasi dibawa komando Jenderal Rycko Amelza (Kepala BNPT)," kata Al Chaidar dikutip di Jakarta, Minggu (30/7).

Al Chaidar mengatakan program humanisasi yang digaungkan BNPT harus diprioritaskan. Menurutnya, dalam pandangan ilmu antropologi, kejahatan berbasis ideologi kekerasan akan melunak hanya dengan cara humanisasi tersebut.

"Hanya dengan memanusiakan manusia, maka kejahatan berbasis ideologi kekerasan akan melunak dan sirna dari muka bumi ini," kata dia.

Ia pun menjelaskan bahwa program humanisasi telah disetujui oleh kalangan cendekiawan untuk mengatasi kejahatan kemanusiaan, termasuk diantaranya terorisme.

"Program humanisasi sudah di-approved oleh banyak ilmuwan dan peneliti sebagai program andalan untuk mengatasi berbagai kejahatan kemanusiaan," ucap dia.

Sehubungan dengan peran Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023, Al Chaidar yakin bahwa program deradikalisasi BNPT ini akan menemukan momentumnya.

"Program humanisasi telah lama tertunda dan kini lah saatnya untuk menerapkannya secara seksama. Para ilmuwan sudah siap untuk mendukung internasionalisasi program ini," imbuh dia.

Lebih lanjut, Al Chaidar mengatakan bahwa sejauh ini, imajinasi ASEAN untuk kontraterorisme masih pada terorisme tanzim dan belum menyentuh terorisme tamkin.

"Terorisme tamkin adalah terorisme yang bersifat teritorial dan hanya merekrut anggota dari kalangan, komunitas, suku, atau agama tertentu saja," papar Al Chaidar.

Menurutnya, sel-sel terorisme masih berpotensi muncul di kawasan ASEAN. Oleh karena itu, berbagai upaya dan terobosan perlu dilakukan ASEAN dalam menangani terorisme tersebut.

"Sewaktu-waktu mereka (kelompok terorisme) akan muncul jika didukung oleh negara proxy," kata dosen Antropologi di Universitas Malikussaleh itu.