Produksi Manufaktur Tumbuh 5,04%

Kinerja industri manufaktur dan otomotif diharapkan bisa memacu ekspor, sehingga penerimaan devisa meningkat.

JAKARTA - Pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang (IBS) pada triwulan III-2018 naik sebesar 5,04 persen dibandingkan periode sama tahun 2017 (year on year/yoy). Kenaikan tersebut terutama disebabkan naiknya produksi industri pakaian jadi, yaitu naik 23,13 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto, di Jakarta, Kamis (1/11) mengatakan industri yang mengalami penurunan produksi terbesar adalah industri komputer, barang elektronik dan optik sebesar 22,31 persen.

Jika dibandingkan dengan triwulan II-2018 (quartal to quartal/ qtoq) pertumbuhan produksi IBS triwulan III-2018 tetap naik sebesar 4,13 persen dengan industri kendaraan bermotor, trailer dan semitrailer yang mengalami kenaikan produksi tertinggi yakni 15,11 persen.

"Sedangkan industri yang mengalami penurunan terbesar selama periode tersebut yaitu industri kulit, barang, dari kulit dan alas kaki, yaitu turun 10,62 persen," tutur Suhariyanto.

Sementara itu, provinsi yang mengalami pertumbuhan produksi IBS tertinggi adalah Aceh yaitu 48,51 persen (yoy). Adapun provinsi yang mengalami penurunan pertumbuhan yakni Sumatera Selatan yaitu turun 33,71 persen.

Pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang triwulan III-2018 (qtoq) pada tingkat provinsi yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Provinsi Lampung yaitu naik 29,53 persen.

Sementara provinsi yang mengalami penurunan pertumbuhan adalah Provinsi Maluku Utara, yaitu turun 18,71 persen.

Sepeda Motor

Sementara itu, para pelaku usaha sepeda motor nasional terus memacu transaksi pasar domestik dan ekspor. Tumbuhnya penjualan pasar domestik sepanjang Januari-September menjadi signal pertanda pasar domestik tetap menggairahkan. Di sisi lain, pada saat bersamaan juga pasar ekspor semakin prospektif.

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, menyebutkan di saat Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan, sepeda motor justru memberikan kontribusi yang signifikan dengan total nilai ekspor 1,2 miliar dollar AS pada 2017. Ekspor sepeda motor hingga bulan September 2018 mencapai 450 ribu unit.

"Untuk terus mendorong peningkatan ekspor, industri otomotif kita harus melakukan reorientasi dalam menjadikan pasar domestik sebagai base load untuk ekspor," tegasnya saat pembukaan Indonesia Motor Show (IMOS) 2018 di Jakarta, Rabu (31/10).

Dia menargetkan ekspor sepeda motor bisa mencapai 10 persen dari total produksi, sesuai dengan sasaran dari pelaksanaan Making Indonesia 4.0 yang sedang dikembangkan oleh pemerintah.

"Setidaknya ekspor akan mencapai 600 ribu unit untuk tahun ini,"ungkap Airlangga.

Daya saing industri sepeda motor di Indonesia juga dinilai cukup kompetitif, dengan didukung total produksi yang sudah tembus hingga 6 juta unit pada tahun 2017. Selain itu, sektor ini ditopang sebanyak 1,5 juta orang yang terdistribusi pada berbagai lapangan kerja mulai dari industri perakitan, industri komponen lapis I, II dan III, sampai tenaga kerja di tingkat bengkel resmi, sales, service dan spare parts.

Sementara itu, Ketua umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Johannes Loman selaku penyelenggara IMOS 2018 mengaku optimistis bahwa penjualan domestik dapat mencapai 6,3 juta unit sampai akhir tahun 2018.

"Tahun ini akan berakhir dengan pencapaian lebih baik dari tahun lalu. Penjualan pada periode Januari-September 2018 sudah sampai 4,7 juta unit atau naik 8,8 persen dibanding periode yang sama tahun lalu," ungkap Loman.

Pada kesempatan itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya telah merampungkan regulasi pengembangan kendaraan rendah emisi atau Low Carbon Emission Vehicle (LCEV). Aturan untuk kendaraan listrik tersebut kini dikoordinasikan di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk mendapat persetujuan dari Presiden.

Regulasi tersebut mengatur tentang litbang dan inovasi, pengembangan industri, serta percepatan penggunaan kendaraan bermotor listrik di jalan raya.

"Selain itu, mengatur tentang pemberian fasilitas fiskal seperti Bea Masuk Ditanggung Pemerintah serta pembiayaan ekspor dan bantuan kredit modal kerja untuk pengadaan battery swap,"terang Airlangga. Ant/ers/E-9