Prioritaskan Program Pro Rakyat

JAKARTA - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar 3.613,1 triliun rupiah harus diutamakan untuk menjalankan program-program pro rakyat. Penyelenggara negara harus efisien sehingga pemborosan dan kebocoran anggaran dapat ditekan.

Anggota Komisi XI DPR RI, Charles Meikyansah, mengatakan kenaikan anggaran di APBN ini tidak boleh hanya menjadi simbol kebanggaan semata. "Harus berfungsi sebagai instrumen yang benar-benar membawa perubahan fantastis dalam kehidupan rakyat Indonesia," tegas Charles dikutip dari laman resmi DPR RI, Rabu (21/8).

Charles memahami pada dasarnya setiap tahun besaran RAPBN selalu meningkat. Meski demikian, angka fantastis APBN 2025 harus dapat digunakan secara tepat, transparan, dan dengan akuntabilitas tinggi dalam pengelolaannya.

"APBN harus menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perekonomian, dan mewujudkan keadilan sosial," lanjut Charles.

Anggota Badan Anggaran ini mengingatkan APBN 2025 harus diarahkan pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial yang diharapkan dijadikan alokasi utama anggaran tahun depan. "Pembangunan dalam hal infrastruktur penting, tetapi jangan sampai mengabaikan kebutuhan di sektor riil rakyat. Utamanya bagi masyarakat dari keluarga rentan," tegasnya.
Halaman Selanjutnya....