Prioritaskan Program Pro Rakyat

Dalam pidato Presiden Republik Indonesia dalam penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya, pemerintah mengalokasikan sejumlah anggaran untuk bidang-bidang utama.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 722,6 triliun rupiah untuk pendidikan, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar 504,7 triliun rupiah, anggaran kesehatan direncanakan sebesar 197,8 triliun rupiah atau 5,5 persen dari belanja negara, anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar 124,4 triliun rupiah, lalu pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar 400,3 triliun rupiah dan anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar 919,9 triliun rupiah.

Tantangan Pengawasan

Charles menekankan salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan APBN adalah pengawasan. Dirinya pun meminta agar pemerintah melakukan pengawasan ekstra untuk memastikan setiap rupiah yang dialokasikan digunakan secara tepat dan transparan guna mencegah pemborosan dan penyalahgunaan anggaran.

"Pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan memastikan agar setiap program yang dibiayai oleh APBN dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas, baik oleh kementerian/lembaga, maupun pemerintah daerah (pemda). Transparansi dan akuntabilitas harus dijunjung tinggi demi menjaga kepercayaan masyarakat," paparnya.
Halaman Selanjutnya....