Prioritaskan Bursa Komoditas sebagai Infrastruktur Pasar Karbon

JAKARTA - Besarnya potensi pasar karbon membutuhkan berbagai infrastruktur penunjang termasuk keandalan sistem, pengawasan, hingga pengaduan. Dengan demikian, pasar karbon dapat meningkatkan peran serta dari seluruh pelaku yang ingin terlibat dalam mendorong percepatan penurunan emisi karbon.

"Selain itu dalam rangka mewujudkan infrastruktur pasar karbon yang ideal, disarankan kepada pemerintah memprioritaskan bursa komoditas yang sudah ada dengan berbagai alasan termasuk kapabilitas infrastruktur, serta level pengawasan yang memadai dibandingkan membuka peluang terhadap kemunculan SRO (Self-Regulatory Organizations) baru yang belum teruji efektivitas sistem nya," terang Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, kepada Koran Jakarta, Jumat (4/11).

Bhima memperingatkan potensi pasar karbon yang cukup besar yang tidak didukung dengan infrastruktur pasar karbon di dalam negeri bisa menimbulkan risiko perebutan pasar karbon di negara lainnya.

"Selama ini faktanya beberapa perusahaan di Indonesia sudah melakukan perdagangan karbon di bursa luar negeri. Sangat disayangkan, kalau potensi pasar karbon akhirnya lari keluar. Waktu untuk persiapan pasar karbon tidak banyak, maka diperlukan penguatan sinergi antar otoritas," papar Bhima.

Dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia seluas 125 juta hektare, Indonesia diperkirakan mampu menyerap 25 miliar ton karbon. Berdasarkanangka tersebut, Indonesia bisa menghasilkan sebanyak 565 milar dollar AS hanya dari perdagangan karbon.
Halaman Selanjutnya....