Prioritaskan Belanja Negara untuk Produk Dalam Negeri

» Pejabat yang masih doyan membelanjakan anggarannya untuk barang impor dinilai bertindak bodoh.

» Belanja pemerintah pada produk impor hilangkan kesempatan pelaku UMKM kembangkan bisnisnya.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengeluhkan perilaku pejabat di kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masih doyan membelanjakan anggaran negara untuk berbagai barang impor, padahal di dalam negeri tersedia barang yang sama.

Saking kesalnya, Presiden menyebut tindakan itu sebagai tindakan bodoh di tengah kondisi perekonomian global saat ini yang diliputi ketidakpastian terutama karena ancaman inflasi dan krisis pangan serta energi.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan jajaran pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Presiden dalam kesempatan itu meminta para pengusaha agar memahami kondisi geopolitik global, dan bersama-sama berupaya mendongkrak perekonomian nasional.

Menurut Kepala Negara, kondisi ekonomi global semakin ruwet karena krisis yang bertubi-tubi mulai dari kesehatan, pangan, energi, dan krisis keuangan. Bahkan, lembaga dunia memprediksi akan ada 66 negara yang tumbang, dan satu per satu mulai terbukti.

Menanggapi kritikan Presiden ke bawahannya, Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi, mengatakan kecaman Jokowi itu karena negara sedang menggenjot pemulihan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak Covid-19.

Belanja negara yang sudah terealisasi sebesar 1.031,24 triliun rupiah seharusnya diprioritaskan untuk belanja produk dalam negeri, sehingga pertumbuhan ekonomi lebih merata. Dengan demikian, tagline mencintai dan bangga menggunakan produk lokal tidak sebatas slogan yang setiap saat disampaikan ke publik.

"Presiden bisa mengambil terobosan kebijakan dengan memberikan reward kepada K/L, non-K/L maupun pemda yang memprioritaskan belanjanya untuk produk dalam negeri/ lokal dan sebaliknya memberi punishment kepada K/L maupun pemda yang jor-joran belanja produk impor," kata Badiul.

Presiden juga bisa menjadikan belanja produk lokal sebagai indikator penilaian kinerja K/L, non-K/L maupun pemerintah. Dengan demikian, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal bisa berjalan maksimal.

Pemerintah juga perlu memperkuat posisi 64 juta UMKM selain soal pendanaan, produksi, kualitas produk, dan pemasarannya. Pemerintah juga perlu mempermudah proses UMKM masuk dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui pengawasan yang baik.

Dengan realisasi belanja negara yang sudah mencapai seribu triliun rupiah kalau 70-90 persen di antaranya dibelanjakan untuk produk dalam negeri maka tentu situasi ekonomi Indonesia akan semakin membaik.

Kesempatan Kerja Hilang

Pada kesempatan terpisah, pakar kebijakan publik dari Universitas Brawijaya, Malang, Andy Fefta Wijaya, mengatakan belanja pemerintah pada produk impor telah menghilangkan kesempatan pelaku usaha kecil dalam negeri untuk mengembangkan bisnisnya.

Andi yang juga Presiden Forum Dekan Ilmu-ilmu Sosial (Fordekiis), mengatakan setuju dengan sindiran keras Presiden terhadap kementerian, BUMN dan pemda, karena pembelian barang impor akan menghilangkan kesempatan membeli produk lokal apalagi produk-produk tersebut disediakan oleh produsen-produsen lokal dengan harga yang bersaing.

"Kebiasaan impor juga akan meredupkan bahkan mematikan pengembangan industri dalam negeri, menghilangkan kesempatan kerja dan menekan pertumbuhan ekonomi," kata Andy.

Dana yang digunakan untuk impor berasal dari APBN/APBD, sehingga alih-alih memakmurkan dan menyejahterakan rakyat, kini malah sebaliknya dengan impor justru memakmurkan negara-negara lain.

"Cinta produk dalam negeri bukan hanya slogan untuk menggugah kesadaran karena, terbukti tidak jalan. Makanya harus menjadi kewajiban mengikat yang harus dilakukan aparatur kita," kata Andi.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Buntoro, mengatakan kemarahan Presiden Jokowi karena anggaran pemerintah masih terus digunakan untuk membeli barang-barang impor seharusnya dijadikan bahan evaluasi oleh para jajarannya.

Kebijakan untuk memprioritaskan produk dalam negeri, jelasnya, akan sangat mendukung pemulihan industri nasional sehingga bisa meningkatkan kapasitas produksi dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.