Prioritas Pengendalian Inflasi Dimulai dari Daerah

Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menyebutkan terdapat empat prioritas pembahasan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi pada 2018 yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo.

"Rakornas ini fokus untuk menjawab empat pertanyaan besar," kata Perry saat memberikan sambutan dalam Rakornas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan terkait serta kepala daerah di Jakarta, Kamis (26/7).

Perry menjelaskan prioritas pertama untuk mengendalikan laju inflasi nasional mulai dari tingkat daerah adalah dengan mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian, konektivitas serta proses pembebasan lahan.

"Program pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur pertanian maupun distribusi perlu diberdayakan lebih lanjut di daerah termasuk optimalisasi dana desa," katanya. Prioritas kedua, meningkatkan kerja sama perdagangan antar daerah sehingga perbedaan inflasi antar daerah antar wilayah semakin menurun.

"Inisiasi berbagai daerah untuk kerja sama perdagangan dalam pengelolaan stok pangan antar waktu perlu terus ditingkatkan," tambah Perry. Prioritas ketiga, kata dia, memanfaatkan penggunaan teknologi informasi untuk memperkuat ketersediaan data dan informasi pangan. "Dalam konteks ini penguatan akurasi data produksi dan stok pangan menjadi prioritas utama untuk mendukung efektivitas kebijakan," ujarnya.

Prioritas terakhir yang menjadi pembahasan dalam rakornas TPID adalah upaya memperkuat sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. "Hal ini penting mengingat kebijakan pembangunan infrastruktur pemerintah pusat perlu didukung pemerintah daerah agar semakin bermanfaat bagi rakyat banyak," kata Perry.

Pengembangan Klaster

Perry juga menyatakan BI bersama pemerintah pusat dan daerah akan terus memperkuat koordinasi untuk mendukung upaya ketahanan pangan serta stabilisasi laju inflasi nasional.

Penguatan tersebut mencakup pengembangan klaster ketahanan pangan di wilayah kerja BI, penguatan perdagangan antar daerah, pembangunan sentra produk pertanian, pemasaran melalui e-commerce dan perluasan hilirisasi klaster pangan unggulan.

Dalam kesempatan tersebut, Perry juga memaparkan keberhasilan dalam menjaga sasaran inflasi sejak tiga tahun terakhir yaitu pada 2015 sebesar 3,35 persen, pada 2016 sebesar 3,02 persen dan pada 2017 sebesar 3,61 persen.

"Capaian ini merupakan buah kebijakan yang makin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BI dalam menjaga stabilitas makro," katanya. Sementara itu, sasaran inflasi pada 2019 ditetapkan sebesar 3,5 persen, pada 2020 sebesar 3 persen, dan pada 2021 sebesar 3 persen dengan masing-masing deviasi sebesar 1 persen.

bud/Ant/E-10