“Presidential Threshold" Nol Persen Sulitkan Kepala Negara

JAKARTA - Ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold (PT) memang diperlukan, berapa persen pun. Hanya, andai PT nol persen, maka akan menyulitkan presiden terpilih. Pernyataan ini disampaikan ahli hukum tata Negara, Profesor Muhammad Fauzan, di Jakarta, Kamis (30/12).

"Jadi, andai presidential threshold nol persen, jelas akan menyulitkan presiden terpilih. Hal ini memungkinkan kandidat dicalonkan oleh parpol yang tidak punya suara dan tidak punya kursi di DPR," kata Fauzan. Kalau itu terjadi, dalam perjalanan akan menyulitkan presiden. Sebab presiden memerlukan bantuan suara di DPR untuk kebijakan-kebijakannya. Hal itu sulit terjadi kalau tidak ada koalisi di DPR untuk presiden.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman ini menjelaskan, presiden tetap memerlukan dukungan parlemen. Menurut dia, meski masyarakat mencintai calon presiden tertentu, dukungan partai politik dengan suara yang cukup di DPR tetap diperlukan.

"Jika tak dapat dukungan parlemen, nanti kebijakan presiden bisa diganggu anggota DPR karena parlemen mempunyai fungsi pengawasan," tandasnya. Kalau bicara lembaga politik, idealnya setiap pengawasan perlu menyamakan persepsi tentang kebijakan-kebijakan presiden.

Fauzan menilai, presidential threshold akan tetap ada. Namun dengan persentase yang lebih kecil sesuai dnega nkesepakatan DPR. Mau 20, 15, atau lima persen, tidak masalah. Itu pilihan. "Tetapi kalau sampe nol persen, saya pikir akan menyulitkan presiden terpilih," ujarnya.
Halaman Selanjutnya....