Presiden Yoon Suk Yeol Jadi Kepala Negara Korea Selatan Pertama yang Diadili

SEOUL - Presiden terguling Korea Selatan Yoon Suk Yeol menjadi kepala negara petahana pertama yang diadili dalam kasus pidana saat sidang dibuka pada hari Kamis (20/2) terkait pemberlakuan darurat militer.

Mantan jaksa berusia 64 tahun itu telah berada di balik jeruji besi sejak ditangkap bulan lalu atas tuduhan pemberontakan. Ia terancam hukuman penjara seumur hidup atau menghadapi hukuman mati.

Sidang dimulai pukul 10 pagi di Pengadilan Distrik Pusat Seoul, kata seorang reporter AFP di ruangan itu.

Kehadiran Yoon membuat ruang sidang penuh sesak dan ada keamanan ketat di sekitar gedung.

Seorang pendukung sang presiden yang mengenakan kostum Captain America terlihat di luar perimeter keamanan.

Jaksa menuduh presiden yang diskors itu sebagai "pemimpin pemberontakan".

Namun, pengacaranya bersikeras penyelidikan tersebut tidak memiliki legitimasi sejak awal dan menantang legalitas dakwaan terhadapnya, mengingat ia memiliki kewenangan untuk mengumumkan darurat militer sebagai kepala negara.

Pengacara Yoon, Kim Hong-il, menggambarkan persidangan tersebut sebagai "peristiwa penting dalam sejarah konstitusional".

"Peradilan harus berfungsi sebagai kekuatan penstabil," katanya kepada pengadilan. Ia memperingatkan bahwa ia "menyaksikan realitas di mana ilegalitas memperparah ilegalitas".

Ia mendesak pengadilan untuk "memastikan bahwa hak-hak terdakwa tidak dilanggar secara tidak adil".

Secara terpisah, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan sedang mempertimbangkan apakah akan secara resmi mencopot Yoon dari jabatannya setelah pemakzulannya oleh parlemen pada bulan Desember.

Sidang kesepuluhnya dalam kasus itu dijadwalkan pukul 3 sore.

Para Petinggi akan Memberikan Kesaksian 

Yang dipanggil untuk bersaksi di Mahkamah Konstitusi adalah Han Duck-soo, yang juga dimakzulkan sebagai penjabat presiden setelah Yoon dicopot dari jabatannya pada bulan Desember, dan mantan pejabat intelijen senior Hong Jang-won.

Kepala Badan Kepolisian Nasional Korea Selatan Cho Ji-ho, juga diadili atas tuduhan pemberontakan terkait dengan dekrit darurat militer, juga telah dipanggil sebagai saksi. 

Namun masih belum jelas apakah sidang pemakzulan itu akan menjadi sidang terakhirnya sebelum delapan hakim Mahkamah Konstitusi menggelar sidang tertutup untuk membahas nasibnya.

Proses itu bisa memakan waktu hingga dua minggu atau bahkan lebih lama.

Presiden yang sebelumnya dimakzulkan, Park Geun-hye dan Roh Moo-hyun, harus menunggu masing-masing 11 dan 14 hari untuk mengetahui nasib mereka.

Jika Yoon dicopot dari jabatannya, negara harus menyelenggarakan pemilihan presiden baru dalam waktu 60 hari.

Sebagian besar persidangan pemakzulan Yoon berpusat pada pertanyaan apakah ia melanggar konstitusi dengan mengumumkan darurat militer, yang diperuntukkan bagi keadaan darurat nasional atau masa perang.

Keputusannya hanya berlaku sekitar enam jam karena parlemen yang dipimpin oposisi menentang pasukan untuk menolaknya. Namun, keputusannya telah menjerumuskan demokrasi ke dalam kekacauan politik selama berbulan-bulan dengan protes, dua pemakzulan, dan lonjakan disinformasi daring. 

Pengacara Yoon mengatakan kepada wartawan minggu lalu, pernyataan darurat militernya merupakan "tindakan pemerintahan dan tidak dapat tunduk pada tinjauan yudisial".